Kasus Marsinah: Gelar Pahlawan Nasional di Tengah Misteri yang Belum Terpecahkan

Di tengah perayaan Hari Buruh Internasional, muncul wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, seorang buruh wanita yang tewas secara tragis pada tahun 1993. Wacana ini memicu perdebatan sengit di kalangan aktivis buruh dan masyarakat luas, lantaran kasus kematian Marsinah hingga kini belum terungkap secara jelas.

Marsinah, seorang aktivis buruh yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS), ditemukan tewas di hutan jati Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur pada 8 Mei 1993. Kematiannya diduga kuat akibat penyiksaan dan kekerasan seksual. Kasus ini menjadi simbol perjuangan buruh di era Orde Baru, namun juga menjadi luka yang belum sembuh bagi gerakan buruh Indonesia. Proses hukum yang berjalan pun dinilai penuh kejanggalan dan tidak mampu mengungkap kebenaran yang sesungguhnya.

Luka Lama yang Belum Terobati

Marsinah lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada 10 April 1969. Ia dikenal sebagai sosok buruh yang gigih memperjuangkan hak-hak pekerja. Keterlibatannya dalam aksi mogok kerja di PT CPS pada Mei 1993 menjadi awal dari tragedi yang merenggut nyawanya. Aksi mogok tersebut dipicu oleh ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan perusahaan yang tidak mengindahkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur terkait kenaikan upah.

Namun, aksi mogok tersebut mendapat tekanan dan intimidasi dari aparat keamanan. Beberapa buruh ditangkap dan dibawa ke Kodim Sidoarjo. Marsinah sempat mendatangi Kodim untuk mencari informasi mengenai nasib rekan-rekannya. Setelah itu, ia menghilang dan ditemukan tewas beberapa hari kemudian.

Kabut Misteri yang Menyelimuti Kasus Marsinah

Meskipun tim terpadu telah dibentuk untuk mengusut kasus ini, proses persidangan justru menimbulkan banyak pertanyaan. Para tersangka mengaku disiksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Bahkan, seorang saksi ahli mengungkapkan bahwa penyebab kematian Marsinah bukan karena benturan benda tumpul, melainkan akibat luka tembak di bagian vital tubuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pembunuhan memiliki akses terhadap senjata api, sebuah fakta yang semakin memperumit kasus ini.

Orde Baru dan Pembungkaman Gerakan Buruh

Kasus Marsinah terjadi pada masa Orde Baru, ketika gerakan buruh mengalami pembungkaman sistematis. Serikat buruh dipaksa untuk bergabung dalam wadah tunggal yang dikendalikan oleh negara. Aksi protes dan mogok kerja dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas nasional. Militer pun dilibatkan dalam penyelesaian konflik industrial, sebuah kebijakan yang semakin mempersempit ruang gerak buruh untuk memperjuangkan hak-haknya.

Dalam konteks tersebut, kasus Marsinah menjadi simbol perlawanan terhadap rezim yang represif. Kematiannya menjadi pengingat akan harga yang harus dibayar oleh para pejuang hak-hak buruh.

Menuntut Keadilan Sebelum Memberikan Gelar Kehormatan

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah tanpa mengungkap kebenaran di balik kematiannya dinilai sebagai tindakan yang kurang tepat. Banyak pihak berpendapat bahwa pengungkapan kasus Marsinah adalah syarat mutlak untuk memberikan penghormatan yang layak kepada perjuangannya. Selain itu, pengungkapan kasus ini juga penting untuk mencegah terulangnya praktik-praktik represif terhadap gerakan buruh di masa depan.

Seiring dengan disahkannya UU TNI yang membuka peluang bagi kembalinya Dwifungsi TNI, serta munculnya indikasi kembalinya Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dalam bentuk baru, kekhawatiran akan terulangnya kasus serupa semakin meningkat. Oleh karena itu, pengungkapan kasus Marsinah bukan hanya sekadar menuntut keadilan bagi korban, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan sejarah kelam perburuhan Indonesia dan mencegahnya terulang kembali.

• Kasus Marsinah harus diusut tuntas sebelum gelar pahlawan diberikan.
• Proses pengusutan menyeluruh adalah langkah pertama untuk memberikan keadilan.
• Politik perburuhan yang merampas nyawa Marsinah tak boleh terulang.

Seperti kata George Santayana: mereka yang tidak belajar dari sejarah, akan mengulanginya.