DPRD PDIP Kritisi Potensi PSU Berulang: Beban Anggaran dan Rakyat Jadi Sorotan

Komisi II DPR RI menyoroti potensi pemungutan suara ulang (PSU) yang berulang di beberapa daerah. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menyampaikan kekhawatiran bahwa kesalahan penyelenggara pemilu dapat membebani anggaran negara dan merugikan masyarakat.

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Deddy Sitorus mempertanyakan urgensi keterlibatan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemendagri) dalam pelaksanaan PSU di Tasikmalaya. Menurutnya, audit yang dilakukan Irjen Kemendagri terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tasikmalaya menjelang PSU menimbulkan keanehan. Ia meminta agar kejadian serupa tidak terulang dan mendesak penyelidikan lebih lanjut terkait inisiatif tersebut.

Deddy Sitorus juga menyoroti penyebab utama banyaknya putusan MK yang berujung pada PSU, yaitu kesalahan administrasi oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Ia menyayangkan dampak negatif yang ditimbulkan, di mana masyarakat dan anggaran negara menjadi korban. Ia mempertanyakan efektivitas pengelolaan pemerintahan jika kesalahan administrasi terus berulang dan berujung pada PSU.

Deddy Sitorus mengungkapkan keprihatinannya atas putusan MK yang seringkali disebabkan oleh masalah administrasi yang seharusnya dapat dicegah sejak awal tahapan pemilu. Ia mengusulkan penguatan aspek pidana dalam penanganan pelanggaran administrasi dan praktik politik uang yang kerap terjadi dalam PSU. Menurutnya, PSU yang disebabkan oleh pelanggaran kecil seperti adanya empat orang yang tidak berhak memilih justru merugikan anggaran negara.

Deddy Sitorus juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi menghasilkan putusan PSU. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum kepemiluan yang adil agar anggaran negara dan masyarakat tidak terus menjadi korban. Ia juga mengkhawatirkan potensi praktik politik uang yang semakin marak jika PSU terus berulang.

Menurutnya, jika PSU kembali terjadi, peluang terjadinya politik uang semakin besar dan berpotensi menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menyelamatkan demokrasi dengan mencegah hal-hal prosedural dan administratif yang dapat mengorbankan kepentingan yang lebih besar.

Deddy Sitorus menambahkan, partisipasi pemilih yang tinggi dalam PSU seringkali dipicu oleh faktor uang. Ia berharap agar semua pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilu yang akan datang berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.