Pakar Keselamatan Dukung Larangan Pelajar Bawa Motor

Larangan bagi pelajar untuk mengendarai sepeda motor, yang diinisiasi oleh mantan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menuai dukungan dari berbagai pihak, termasuk pakar keselamatan berkendara. Sony Susmana, seorang instruktur dari Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), menyatakan dukungannya atas kebijakan tersebut, dengan menekankan pentingnya keselamatan dan kesadaran berlalu lintas di kalangan generasi muda.

Menurut Sony, mengizinkan pelajar yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk mengendarai sepeda motor adalah persoalan serius yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka sendiri dan orang lain. Kurangnya pemahaman tentang aturan lalu lintas dan risiko berkendara dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Reaksi Emosional Pelajar Terhadap Teguran

Sony juga menyoroti bahwa pelajar seringkali menunjukkan reaksi yang kurang tepat saat ditegur karena melanggar aturan lalu lintas. Alih-alih menerima teguran dengan baik, mereka cenderung menunjukkan emosi yang berlebihan, yang dapat memicu konflik.

"Kadang-kadang, mereka bereaksi lebih emosional daripada pengendara lain saat ditegur. Ini dapat menimbulkan konflik, terutama jika orang yang menegur bukanlah sosok yang mereka hormati," ujarnya.

Ia menyarankan agar teguran lebih efektif jika datang dari orang tua, guru, kepala sekolah, atau tokoh-tokoh yang memiliki otoritas. Sosok-sosok ini dinilai lebih mampu memberikan arahan dan nasihat kepada para pelajar.

Kombinasi Edukasi dan Penegakan Hukum

Meski demikian, Sony menekankan bahwa pendekatan edukatif harus didukung oleh penegakan hukum yang konsisten. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, seperti tidak memakai helm, berboncengan tiga, atau berkendara di jalan umum tanpa izin, harus ditindak tegas.

"Saya mendukung tindakan langsung dari aparat, seperti penilangan atau penindakan lainnya, terutama jika pelanggaran tersebut jelas dan membahayakan," katanya.

Namun, ia mengingatkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup. Aparat penegak hukum juga harus memberikan edukasi kepada para pelanggar, sehingga mereka memahami bahwa keselamatan berkendara adalah tanggung jawab pribadi yang tidak bisa ditawar.

Pentingnya Pembentukan Kesadaran

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk membentuk kesadaran akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dengan demikian, pelajar tidak hanya menghindari pelanggaran karena takut ditilang, tetapi juga karena mereka memahami risiko yang terlibat.

"Bukan hanya ditilang lalu dilepas begitu saja, tetapi ada pembinaan atau dialog bahwa itu salah dan berbahaya," tegasnya.

Dengan kombinasi antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum yang terukur, diharapkan budaya berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab dapat tumbuh di kalangan pelajar. Hal ini akan membantu mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pengguna jalan.