Provinsi Bali menunjukkan sikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya. Penolakan ini didasari oleh keyakinan bahwa sistem keamanan yang telah ada, berbasis kearifan lokal, sudah memadai untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Pulau Dewata.

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyatakan bahwa kehadiran ormas dari luar Bali tidak diperlukan. Menurutnya, Bali telah memiliki struktur keamanan yang solid, melibatkan aparat negara seperti TNI dan Polri, serta diperkuat oleh peran vital pecalang, petugas keamanan desa adat. Keberadaan pecalang, yang berjumlah lebih dari 1.400 di seluruh desa adat di Bali, terbukti efektif dalam membantu aparat kepolisian dan TNI menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.

"Prinsipnya, kami melihat bahwa di Bali ini kita sudah memiliki aparatur negara, baik itu TNI maupun Polri bertalian dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, desa adat kita juga sudah memiliki pecalang yang berperan penting dalam menjaga estetika wilayah adat," ujarnya.

Penolakan terhadap GRIB Jaya semakin menguat setelah beredarnya video pelantikan pengurus ormas tersebut di media sosial. Masyarakat Bali, khususnya pecalang, khawatir bahwa kehadiran ormas luar dapat mengganggu tatanan kehidupan yang selama ini dijaga melalui sistem adat dan budaya yang kuat.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini tengah menunggu kepulangan Gubernur I Wayan Koster dari lawatannya di Belanda untuk membahas secara resmi deklarasi DPD GRIB Jaya di Bali. Diharapkan, koordinasi antara pemerintah provinsi dan tokoh adat dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menjaga keamanan dan ketertiban Bali, dengan tetap menghormati kearifan lokal dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sistem Keamanan Bali:

• TNI dan Polri: Aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum.
• Pecalang: Petugas keamanan desa adat yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat adat.
• Kearifan Lokal: Nilai-nilai dan tradisi adat yang menjadi landasan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Bali.

Keberadaan pecalang sebagai garda terdepan keamanan di tingkat desa adat menjadi bukti nyata komitmen Bali dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal. Penolakan terhadap GRIB Jaya merupakan wujud dari upaya melindungi sistem keamanan yang telah teruji dan diyakini mampu menjaga keharmonisan dan kedamaian Pulau Dewata. Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan sinergi antara aparat negara, pecalang, dan masyarakat adat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.