Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025, yaitu sebesar 4,87%. Data ini dirilis bersamaan dengan pengumuman bahwa belanja pemerintah mengalami kontraksi sebesar 1,38% secara year on year (yoy). Penurunan ini menjadi sorotan utama dalam analisis kinerja ekonomi secara keseluruhan.

Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menjelaskan bahwa meskipun sebagian besar komponen Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran menunjukkan pertumbuhan positif, konsumsi pemerintah menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penurunan. Ketiadaan agenda pemilihan umum (Pemilu) pada kuartal I-2025, yang berbeda dengan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi faktor kunci penyebab kontraksi ini. Pada kuartal I-2024, kegiatan terkait Pemilu mendorong peningkatan signifikan dalam belanja pemerintah.

"Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada. Ini menjadi salah satu alasan utama kontraksi belanja pemerintah," ujar Amalia dalam konferensi pers yang diadakan pada Senin (5/5/2025).

Lebih lanjut, Amalia menyinggung mengenai potensi dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia mengindikasikan adanya rencana realokasi anggaran yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kuartal II-2025. Proses administrasi yang sedang berlangsung pada kuartal I-2025 diperkirakan akan memfasilitasi realokasi anggaran ke berbagai kegiatan pemerintah dan sektor ekonomi lainnya.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 menjadi perhatian khusus jika dibandingkan dengan kuartal IV-2024 (5,02%) dan kuartal I-2024 (5,11%). Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar 54,53% dan pertumbuhan sebesar 4,89%. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 28,03% namun tumbuh lebih lambat, yaitu 2,12%.

Ekspor menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 6,78%, yang didorong oleh peningkatan nilai ekspor nonmigas dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Namun, secara keseluruhan, kontraksi pada konsumsi pemerintah menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menargetkan penghematan belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN 2025. Target ini berasal dari efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah mencairkan blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun yang sebelumnya dialokasikan untuk efisiensi di berbagai K/L. Dana tersebut dialokasikan untuk 23 K/L baru sebesar Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya sebesar Rp 53,49 triliun.

Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTA pada Rabu (30/4), menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama dengan seluruh K/L telah melakukan penyesuaian dan relokasi anggaran. Proses pembukaan blokir anggaran sebesar Rp 86,6 triliun, sesuai dengan arahan Presiden untuk prioritas pembangunan, telah dilaksanakan.

Secara ringkas, data yang dirilis BPS menunjukkan perlambatan ekonomi di awal tahun 2025, yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan konsumsi pemerintah akibat tidak adanya agenda Pemilu seperti tahun sebelumnya. Realokasi anggaran yang sedang diproses diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya.