Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayahnya demi menarik investor. Hal ini diwujudkan melalui pencanangan program "Jateng Zero Anarko," sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberantas segala bentuk anarkisme yang berpotensi mengganggu iklim investasi di provinsi tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap insiden anarkis yang terjadi pada peringatan Hari Buruh (May Day) beberapa waktu lalu. Gubernur Luthfi menilai bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat memberikan citra negatif dan merugikan bagi kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

"Jawa Tengah harus bebas dari anarkisme, ini adalah harga mati demi keberlangsungan investasi kita," tegas Luthfi dalam keterangan resminya.

Gubernur Luthfi menekankan bahwa investasi memiliki peranan krusial dalam pembangunan Jawa Tengah. Menurutnya, sebagian besar pembangunan di daerahnya bergantung pada investasi, dengan kontribusi mencapai 85 persen. Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya menyumbang 15 persen dari total pembiayaan pembangunan.

"Kita jaga betul iklim investasi kita agar investor merasa aman dan nyaman. Program Jateng Zero Anarko adalah wujud komitmen kami dalam memberikan jaminan keamanan bagi para investor," tambahnya.

Dengan pencanangan program ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pihak terkait, untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pencegahan potensi tindakan anarkisme. Gubernur Luthfi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi anarkis yang dapat merusak stabilitas dan keamanan Jawa Tengah.

"Kondisi keamanan yang kondusif adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami tidak akan menolerir aksi-aksi anarkisme yang dapat mengganggu jalannya pembangunan di Jawa Tengah," pungkasnya.

Untuk mewujudkan program ini, Pemprov Jateng akan melakukan beberapa langkah strategis, diantaranya:

• Peningkatan koordinasi: Memperkuat koordinasi antara aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
• Pemberdayaan masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan potensi tindakan anarkisme.
• Penegakan hukum yang tegas: Menindak tegas pelaku tindakan anarkisme sesuai dengan hukum yang berlaku.
• Dialog dan komunikasi: Membangun dialog dan komunikasi yang efektif dengan berbagai elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan konstruktif.

Program Jateng Zero Anarko diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Hal ini pada gilirannya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.