Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran Pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menyatakan bahwa kehadiran organisasi masyarakat (ormas) dari luar Bali dinilai kurang relevan, mengingat keberadaan Pecalang yang sudah mumpuni dalam menjaga keamanan dan ketertiban desa adat.

Dalam pernyataannya di Kantor Gubernur Bali, Giri Prasta menjelaskan bahwa Bali telah memiliki aparatur negara yang lengkap, termasuk TNI dan Polri, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Bali juga memiliki Pecalang yang merupakan bagian integral dari desa adat. Pecalang memiliki peran penting dalam menjaga estetika dan tradisi di wilayah adat masing-masing.

Lebih lanjut, Wagub Giri Prasta memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan anggaran khusus melalui Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) untuk mendukung kegiatan Pecalang. Kolaborasi antara TNI, Polri, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan Pecalang diharapkan dapat semakin memperkuat keamanan dan ketertiban di Bali.

"Prinsipnya, jika ada ormas luar yang ingin menjaga keamanan dan kenyamanan di Bali, menurut saya itu tidak perlu, karena kita sudah memiliki Pecalang," tegas Giri Prasta.

Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa Pecalang bukan hanya sekadar penjaga keamanan, tetapi juga merupakan simbol dari adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Bali. Pemerintah Provinsi Bali berencana untuk memberikan insentif kepada Pecalang sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam menjaga keamanan dan melestarikan budaya Bali.

"Sehingga betul-betul gerakan ngayah untuk masyarakat pribumi menjaga alam, budaya dan manusianya ini termasuk adat kuat," katanya.

Menanggapi keberadaan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang telah membentuk Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Bali, Giri Prasta menyatakan bahwa bukan kewenangannya untuk menghentikan kegiatan ormas tersebut. Namun, ia menegaskan kembali bahwa kehadiran ormas dari luar Bali untuk menjaga keamanan dinilai tidak perlu.

Wagub Giri Prasta juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Bali terkait keberadaan ormas dari luar daerah ini. Gubernur Bali, menurutnya, juga memiliki pandangan yang sama, yaitu menolak kehadiran ormas dari luar yang bertujuan untuk menjaga keamanan di Bali.

Lebih lanjut, Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa pendataan ormas merupakan tugas dan fungsi dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Pemerintah Provinsi Bali akan terus memantau dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat Bali terkait keberadaan ormas di wilayahnya.

Beberapa poin penting yang ditekankan oleh Wagub Giri Prasta adalah:

• Pemerintah Provinsi Bali akan terus memperkuat peran Pecalang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa adat.
• Kehadiran ormas dari luar Bali dinilai kurang relevan karena Bali sudah memiliki Pecalang dan aparat keamanan yang memadai.
• Pemerintah Provinsi Bali berencana memberikan insentif kepada Pecalang sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
• Pemerintah Provinsi Bali akan terus memantau dan mendengarkan aspirasi masyarakat terkait keberadaan ormas di Bali.