Pemerintah Indonesia tengah berupaya mentransformasi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui digitalisasi Program Keluarga Harapan (PKH), dengan mengoptimalkan peran Government Technology (GovTech) Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran negara secara signifikan.

Langkah strategis ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi yang melibatkan sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Meutya Viada Hafid. Pertemuan tersebut membahas kemajuan pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), dengan fokus utama pada digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) sebagai bagian dari percepatan GovTech Indonesia.

Luhut Pandjaitan menekankan bahwa digitalisasi PKH merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penyelesaian sebelum 17 Agustus 2025. Tujuan utamanya adalah mewujudkan sistem bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terhindar dari praktik penyimpangan.

PKH dipilih sebagai proyek percontohan (use case) awal untuk transformasi digital ini. Implementasi sistem digitalisasi diharapkan dapat menghemat anggaran negara secara substansial, tanpa mengesampingkan tujuan utama, yaitu meningkatkan kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang paling membutuhkan.

Saat ini, terdapat empat kelompok kerja yang fokus pada berbagai aspek, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan, penyusunan kebijakan, hingga perlindungan data pribadi. Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan proses ini dengan sangat hati-hati, memastikan interoperabilitas data yang berkualitas dan aman. Keberadaan data terpadu yang komprehensif menjadi kunci keberhasilan penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

Integritas sistem menjadi prioritas utama. Pemerintah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak awal untuk mengawal setiap proses, memastikan kredibilitas dan akuntabilitas sistem. Dengan demikian, sistem digitalisasi bansos dapat diaudit secara publik dan diawasi dengan ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Pemerintah juga berupaya membangun kepercayaan publik melalui peningkatan kualitas layanan dan transparansi.

Infrastruktur digital publik yang dibangun diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan inklusif. Langkah ini akan menjadi fondasi tata kelola bansos yang transparan, antikorupsi, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Dengan digitalisasi, diharapkan proses verifikasi dan validasi penerima manfaat menjadi lebih akurat, sehingga meminimalisir kesalahan penyaluran.

Berikut adalah beberapa poin penting dari digitalisasi PKH:

• Peningkatan Efisiensi: Digitalisasi diharapkan dapat menekan potensi kebocoran anggaran dan memastikan dana bantuan tepat sasaran.
• Transparansi: Sistem digital memungkinkan pemantauan penyaluran bantuan secara real-time, meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
• Ketepatan Sasaran: Pemutakhiran data penerima dan integrasi dengan data kependudukan akan memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
• Inklusi Keuangan: Digitalisasi dapat mendorong inklusi keuangan masyarakat, dengan memanfaatkan platform pembayaran digital.
• Tata Kelola yang Baik: Digitalisasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.