Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dengan tegas membantah adanya persyaratan vasektomi bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan di Bogor pada Senin (5/5/2025), sebagai respons atas kekhawatiran yang muncul di masyarakat.

Cak Imin menekankan bahwa vasektomi merupakan pilihan pribadi dan tidak boleh dijadikan syarat administratif untuk mendapatkan hak sebagai penerima bansos. "Tidak ada satu pun aturan yang mengharuskan vasektomi untuk mendapatkan bansos," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak asasi manusia dan tidak akan melakukan pemaksaan dalam bentuk apapun terkait program keluarga berencana (KB).

Menurut Cak Imin, fokus utama pemerintah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga. Hal ini mencakup edukasi mengenai manfaat KB, termasuk vasektomi, sebagai salah satu metode kontrasepsi yang aman dan efektif. Namun, keputusan untuk menjalani vasektomi sepenuhnya berada di tangan individu dan pasangan.

Pernyataan Cak Imin ini muncul setelah adanya usulan dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengaitkan penerimaan bansos dengan partisipasi dalam program KB, termasuk vasektomi. Usulan tersebut bertujuan untuk mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera dan memastikan distribusi bantuan pemerintah yang lebih efektif. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa dengan mengintegrasikan program KB dan bansos, pemerintah dapat mengurangi beban biaya kesehatan dan sosial yang timbul akibat tingginya angka kelahiran di keluarga kurang mampu.

Cak Imin juga menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan agar seluruh warga yang memenuhi kriteria penerima bansos harus mendapatkan bantuan tanpa terkecuali. Ia menegaskan bahwa kondisi ekonomi merupakan syarat utama untuk menerima bansos. "Semua rakyat Indonesia yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan," tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa diskriminasi dan tanpa memaksakan pilihan pribadi terkait KB. Fokus utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan memberikan akses terhadap layanan KB yang berkualitas.