Gelombang persaingan dagang global, khususnya perang tarif yang digencarkan Amerika Serikat (AS), membawa dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti serangkaian konsekuensi yang berpotensi mengganggu stabilitas industri dalam negeri.

Salah satu dampak utama adalah potensi penurunan volume ekspor Indonesia. Tarif impor yang dikenakan AS, yang mencapai 32%, menjadi penghalang bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar Amerika. Menyikapi situasi ini, KPPU mendorong pemerintah untuk proaktif mencari pasar alternatif, seperti Eropa, Tiongkok, Timur Tengah, dan Afrika. Diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada AS, meskipun proses ini membutuhkan waktu dan strategi yang matang.

Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Kebijakan tarif AS juga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai sasaran limpahan produk impor dari berbagai negara. Negara-negara yang mengalami kesulitan mengekspor ke AS akibat tarif akan mencari pasar lain, dan Indonesia menjadi target potensial. Kondisi ini dapat menyebabkan oversupply atau penumpukan stok di dalam negeri, khususnya untuk komoditas seperti tekstil, elektronik, dan minyak kelapa sawit (CPO).

Konsekuensi oversupply CPO, misalnya, dapat menekan harga di pasar domestik dan berdampak negatif pada harga tandan buah segar (TBS). Hal ini tentu merugikan petani kelapa sawit dan mengancam keberlangsungan mata pencaharian mereka.

Banjir produk impor juga menjadi ancaman serius bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. KPPU mewaspadai praktik predatory pricing, di mana produk impor dijual dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah harga produksi, untuk merebut pangsa pasar. Praktik ini dapat mematikan UMKM lokal yang tidak mampu bersaing dengan harga yang tidak wajar tersebut.

Konsekuensi paling ekstrem dari situasi ini adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Penurunan ekspor, oversupply produk impor, dan kalahnya daya saing UMKM dapat memaksa perusahaan untuk mengurangi produksi atau bahkan menutup pabrik. Selain itu, perusahaan asing yang melihat potensi di pasar Indonesia mungkin tergoda untuk melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan lokal yang sedang kesulitan.

• Penurunan Ekspor: Tarif AS menghambat ekspor Indonesia.
• Diversifikasi Pasar: Pemerintah didorong mencari pasar alternatif.
• Limpahan Impor: Indonesia berpotensi menjadi sasaran oversupply.
• Ancaman UMKM: Predatory pricing mengancam daya saing lokal.
• Gelombang PHK: Penutupan pabrik dan pengurangan produksi dapat memicu PHK.
• Akuisisi Asing: Perusahaan asing berpotensi mengakuisisi perusahaan lokal.

Oleh karena itu, KPPU menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk melindungi industri dalam negeri dan mencegah dampak negatif yang lebih luas dari perang tarif AS. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga daya saing UMKM, memfasilitasi diversifikasi pasar ekspor, dan mencegah praktik predatory pricing yang merugikan.