Kemenkumham Jabar Apresiasi Inisiatif Dedi Mulyadi dalam Pembinaan Siswa Melalui Model Militer
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap program pembinaan siswa bermasalah yang digagas oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Program yang mengadopsi pendekatan ala militer ini dinilai memiliki potensi sebagai solusi inovatif dalam mengatasi kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan dan berisiko menjurus pada tindakan kriminal.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Hasbullah, dalam keterangan resminya menyampaikan apresiasi atas inisiatif tersebut. Ia memahami bahwa gagasan ini mungkin memicu beragam pendapat di masyarakat. Beberapa pihak mengkritisi kurangnya kajian mendalam yang melibatkan para ahli sebelum implementasi program. Hasbullah mengakui pentingnya kajian komprehensif dalam tata kelola pemerintahan yang baik, untuk memprediksi dan memitigasi dampak yang mungkin timbul.
Meski demikian, Hasbullah melihat bahwa Dedi Mulyadi mengambil pendekatan pragmatis dalam merespons masalah kenakalan remaja yang mendesak. Ia mengindikasikan adanya kejenuhan di masyarakat terhadap diskusi dan seminar yang berlarut-larut tanpa solusi konkret. Terkait kekhawatiran akan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam program ini, Hasbullah menekankan bahwa implementasi yang tepat menjadi kunci. Ia menepis anggapan bahwa pendekatan militer selalu identik dengan kekerasan dan perlakuan buruk.
"Banyak kekhawatiran bahwa di lingkungan militer, kesalahan akan berujung pada kekerasan fisik. Namun, apa yang saya lihat dalam publikasi Pak Dedi Mulyadi di Youtube menunjukkan hal yang berbeda," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasbullah menyoroti pentingnya pendidikan karakter dan peran aktif orang tua dalam proses pembinaan. Ia menggarisbawahi bahwa program ini harus didasari oleh persetujuan dan kesadaran penuh dari orang tua. Dengan demikian, tidak ada unsur paksaan dalam keikutsertaan siswa. Ia berpendapat bahwa bagi orang tua yang merasa tidak mampu lagi mendidik anak-anaknya, program ini bisa menjadi alternatif yang lebih baik daripada membiarkan anak-anak terjerumus dalam masalah yang lebih serius di masa depan.
Hasbullah juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengevaluasi efektivitas dan dampak program ini secara berkala. Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke depannya dapat melibatkan Kanwil Kemenkumham dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu HAM.
"Kami dari Kanwil Kemenkumham sangat mengapresiasi jika dilibatkan, karena konten-konten yang dibuat oleh Pak Dedi Mulyadi, sebagian besar bersentuhan dengan isu HAM, mulai dari lingkungan hidup, perlindungan anak, hingga pelayanan publik," pungkasnya.
Poin-poin penting yang ditekankan Hasbullah:
- Dukungan terhadap inisiatif Dedi Mulyadi
- Pentingnya kajian yang komprehensif
- Pendekatan pragmatis dalam mengatasi masalah
- Pendidikan karakter dan peran orang tua
- Evaluasi program secara berkala
- Keterlibatan Kemenkumham dalam kebijakan terkait HAM