Rencana pelonggaran kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) oleh pemerintah menuai kritik dari pengamat ekonomi. M Rizal Taufiqurrahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance INDEF, menilai langkah ini dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan hubungan perdagangan internasional.

Rencana relaksasi TKDN ini muncul sebagai respons terhadap potensi pengenaan tarif balasan dari Amerika Serikat. Rizal berpendapat, alih-alih melonggarkan TKDN, pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan regulasi yang mendukung ekosistem bisnis dan investasi yang lebih kondusif. Ia menekankan bahwa perubahan kebijakan yang terlalu cepat dapat mengikis kepercayaan investor.

"Investor sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan yang mendadak," ujar Rizal. "Khususnya terkait TKDN, di mana pemerintah sebelumnya menerapkan aturan yang cukup ketat. Jika kebijakan ini direlaksasi, dampaknya terhadap investor yang telah berupaya keras memenuhi persyaratan TKDN perlu dipertimbangkan." Rizal menyampaikan hal tersebut dalam sebuah diskusi investasi.

Menurut Rizal, pelonggaran TKDN berpotensi memperburuk neraca perdagangan Indonesia dan mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara-negara mitra dagang. Ia khawatir, peningkatan impor sebagai konsekuensi relaksasi TKDN akan memberikan tekanan lebih lanjut pada neraca perdagangan.

Sebagai alternatif, Rizal menyarankan agar pemerintah lebih aktif mendorong perdagangan dengan membuka pasar global. Ia menyoroti upaya pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan negara-negara ASEAN, BRICS, dan pasar-pasar potensial lainnya.

Di sisi lain, Rizal mengakui bahwa Indonesia memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Ia mencontohkan ketergantungan China pada sumber daya alam Indonesia untuk mendukung industrialisasi mereka.

"Indonesia adalah negara yang sangat strategis dengan potensi besar," tegas Rizal. "Banyak negara, seperti China, sangat bergantung pada rantai pasok dari Indonesia untuk industrialisasi mereka."

Rizal menekankan pentingnya menjaga stabilitas kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi investor. Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampaknya sebelum mengambil keputusan terkait pelonggaran TKDN.