Uni Eropa Hentikan Program Kontroversial 'Paspor Emas': Kemenangan Bagi Aktivis Antikorupsi

Putusan penting Pengadilan Eropa (ECJ) telah mengakhiri program "paspor emas" Malta, sebuah skema yang memungkinkan investor asing memperoleh kewarganegaraan Uni Eropa dengan imbalan investasi finansial yang signifikan. Keputusan ini disambut gembira oleh para aktivis antikorupsi yang telah lama mengkritik program tersebut sebagai sarana untuk pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi. Manuel Delia, seorang blogger antikorupsi dan pejabat Repubblika, menyatakan kelegaannya atas putusan tersebut, menyebutnya sebagai pembenaran atas perjuangan melawan program yang dianggapnya merendahkan nilai kewarganegaraan.

Dasar Hukum dan Argumen

Komisi Eropa menggugat Malta pada tahun 2022, berpendapat bahwa praktik pemberian kewarganegaraan berdasarkan investasi properti melanggar prinsip-prinsip Uni Eropa. Komisi berpendapat bahwa kewarganegaraan UE harus didasarkan pada "hubungan nyata" dengan negara anggota, bukan sekadar komitmen finansial. ECJ setuju dengan argumen ini, menyatakan bahwa kebijakan Malta memperlakukan kewarganegaraan sebagai "sekadar transaksi komersial" dan gagal mempromosikan solidaritas dan kepercayaan antar negara anggota.

Mahkamah menilai kebijakan Malta menjadikan kewarganegaraan sebagai "sekadar transaksi komersial" dan "praktik ini tidak memungkinkan terciptanya ikatan solidaritas hingga itikad baik antara negara anggota dengan warganya, atau menjamin kepercayaan antarnegara anggota."

Implikasi dan Reaksi

Perdana Menteri Malta, Robert Abela, menyatakan bahwa pemerintah akan menghormati keputusan pengadilan dan merevisi sistem kewarganegaraan. Namun, ia juga membela program "paspor emas", dengan alasan bahwa program tersebut telah menghasilkan lebih dari €1,4 miliar bagi Malta. Para kritikus tetap skeptis, dengan alasan bahwa persyaratan tinggal tidak diawasi dengan ketat dan bahwa banyak investor tidak benar-benar tinggal di Malta.

Data menunjukkan bahwa investor Cina merupakan mayoritas penerima "paspor emas" Malta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa program tersebut digunakan untuk menghindari kontrol keuangan dan memungkinkan individu dengan kekayaan yang dipertanyakan untuk mendapatkan akses ke Uni Eropa.

'Visa Emas' dan Kekhawatiran yang Berkelanjutan

Sementara program "paspor emas" telah dihentikan, program "visa emas" yang serupa masih beroperasi di banyak negara Uni Eropa. Skema ini memberikan izin tinggal kepada investor asing sebagai imbalan atas pembelian properti atau investasi besar lainnya. Komisi Eropa telah menyatakan "kekhawatiran serius" tentang program "visa emas", dengan alasan bahwa program tersebut menimbulkan risiko keamanan, pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi.

Berikut ini daftar kekhawatiran yang diangkat oleh komisi eropa:

• Risiko keamanan
• Pencucian uang
• Penggelapan pajak
• Korupsi

Para ahli menyerukan tindakan lebih lanjut untuk mengatur program "visa emas" dan mencegah penyalahgunaan. Mereka berpendapat bahwa Uni Eropa perlu mengambil pendekatan yang lebih terkoordinasi untuk memastikan bahwa kewarganegaraan dan izin tinggal tidak diperdagangkan demi keuntungan finansial.

Anna Terrone dari Transparency International menekankan perlunya upaya bersama untuk mencegah "koruptor dan orang kaya yang mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar" memasuki Uni Eropa. Dia mengatakan bahwa kewarganegaraan adalah "pengakuan atas kontrak antara individu dan negara, unit komunitas, solidaritas yang kita bagi bersama untuk hidup bersama berdasarkan hukum." Dia menyimpulkan bahwa "ketika Anda menaruh harga untuk itu, Anda merendahkannya."