Salatiga diguncang gelombang demonstrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa dan dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Aksi unjuk rasa serentak dari tiga fakultas, yaitu Fakultas Teknologi Informasi (FTI), Fakultas Hukum, dan Fakultas Teologi, menyoroti berbagai persoalan mendalam yang dirasakan oleh sivitas akademika.

Kritik Pedas Terhadap Fasilitas dan Anggaran

FTI menjadi pusat perhatian dengan aksi long march dari kampus Jalan Diponegoro menuju kampus utama di Jalan Kartini. Massa aksi, yang didominasi mahasiswa dan dosen FTI, menyuarakan tuntutan perbaikan fasilitas yang dinilai tidak memadai, terutama jika dibandingkan dengan kontribusi fakultas terhadap pendapatan universitas. Dekan FTI, Prof. Danny Manongga, secara terbuka mengkritik kondisi infrastruktur internet yang buruk dan menyinggung usulan peningkatan fasilitas yang ditolak oleh rektorat. Ia juga mendesak audit keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

"Kami merasa FTI diperlakukan tidak adil. Sebagai fakultas yang memberikan kontribusi besar, seharusnya kami mendapatkan fasilitas yang memadai. Kondisi internet yang amburadul sangat menghambat proses belajar mengajar dan penelitian," tegas Prof. Danny.

Klemens Imanuel, Ketua Senat Mahasiswa FTI, menambahkan bahwa lokasi kampus FTI yang terpencil dan minim infrastruktur, termasuk koneksi internet yang buruk, menjadi kendala serius bagi pengembangan potensi mahasiswa. "Bagaimana kami bisa menjadi mahasiswa yang kritis, kreatif, dan inovatif jika fasilitas penunjang saja tidak ada?", tanyanya retoris.

Fakultas Hukum Memprotes Pergantian Pejabat

Sebelumnya, Fakultas Hukum dan Fakultas Teologi juga menggelar aksi serupa, memprotes pergantian dekan dan pejabat struktural lainnya secara mendadak. Rezky Passiuola, koordinator aksi, menilai bahwa keputusan rektorat mengganti Dekan Prof. Dr. Umbu Rauta dan beberapa kepala program studi tanpa proses transparan merupakan tindakan sewenang-wenang. Aksi ini dianggap sebagai puncak kekecewaan terhadap pola kepemimpinan universitas yang dianggap tidak partisipatif dan minim komunikasi.

"Kami menolak penggantian dekan dan jajaran yang dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa melibatkan kami. Keputusan ini tidak mencerminkan nilai-nilai Satya Wacana yang menjunjung tinggi keadilan dan moralitas," ujar Rezky.

Tanggapan Universitas

Rektor UKSW, Prof. Intyas Utami, menyatakan bahwa universitas menghormati kebebasan berpendapat dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi. Ia juga menjelaskan bahwa pergantian pejabat telah melalui evaluasi internal yang matang. Prof. Umbu Rauta kini difokuskan pada perannya sebagai Guru Besar bidang Hukum Tata Negara, sementara pemberhentian Wakil Dekan, Indirani Wauran, telah dikomunikasikan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi doktoral.

"Rotasi kepemimpinan adalah hal yang lazim dalam tata kelola institusi. Kami selalu berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi kemajuan universitas," jelas Prof. Intyas.

Aksi demonstrasi ini menjadi indikasi kuat adanya ketidakpuasan mendalam di kalangan sivitas akademika UKSW terhadap berbagai aspek pengelolaan universitas. Tuntutan transparansi, akuntabilitas, perbaikan fasilitas, dan perbaikan iklim akademik menjadi isu sentral yang harus segera ditangani oleh pihak rektorat demi terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas.