Polemik pemekaran wilayah kembali mencuat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini, delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, secara terbuka menyatakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aspirasi ini mengemuka sebagai respons terhadap keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk memiliki daerah otonomi baru yang terpisah dari NTB.

Iwan Panjidinata, salah seorang anggota DPRD NTB yang vokal menyuarakan dukungan ini, menegaskan bahwa pembentukan PPS bukanlah sekadar inisiatif segelintir elite, melainkan murni aspirasi yang berakar kuat di kalangan masyarakat Pulau Sumbawa. Menurutnya, masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, dan Kota Bima mendambakan adanya PPS sebagai solusi untuk mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan.

"Pembentukan PPS adalah harga mati," ujar Iwan Panjidinata dengan nada mantap, seolah ingin menegaskan keseriusan dukungan yang mereka berikan. Ia menambahkan bahwa dukungan ini datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda, yang semuanya sepakat bahwa pembentukan PPS adalah langkah yang tepat untuk masa depan Pulau Sumbawa.

Senada dengan Iwan, Syamsul Fikri, anggota DPRD NTB dari Dapil yang sama, menepis kekhawatiran bahwa pembentukan PPS akan menciptakan daerah miskin baru. Ia meyakini bahwa PPS memiliki potensi ekonomi yang besar dan belum termanfaatkan secara optimal. Potensi tersebut meliputi sektor perikanan, ketahanan pangan, serta sumber daya alam berupa tambang yang tersebar di seluruh Pulau Sumbawa.

"Banyak potensi terselubung di dalamnya jika PPS ini terbentuk," kata Syamsul Fikri. Ia mencontohkan keberadaan tambang dan smelter di Sumbawa Barat, tambang Blok Elang di Sumbawa, serta potensi pertambangan di Dodo Rinti dan Hu'u di Bima dan Dompu yang belum tersentuh. Menurutnya, jika potensi-potensi ini dikelola dengan baik, akan memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat PPS.

Syamsul Fikri juga menyinggung adanya moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia berharap moratorium tersebut dapat dicabut mengingat besarnya aspirasi masyarakat untuk membentuk PPS. Ia bahkan menyebut dukungan terhadap pembentukan PPS sempat disuarakan oleh Fahri Hamzah saat menjadi juru kampanye Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 di Sumbawa.

"Ini adalah aspirasi rakyat. Jadi bukan kaleng-kaleng," tegasnya. Selain Iwan Panjidinata dan Syamsul Fikri, dukungan terhadap pembentukan PPS juga disuarakan oleh anggota DPRD NTB Dapil V lainnya, yaitu Salman, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, dan Asaat Abdullah. Dengan dukungan yang solid dari para wakil rakyat ini, diharapkan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa untuk membentuk provinsi sendiri dapat segera terwujud.

Berikut nama-nama anggota DPRD NTB Dapil V yang mendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa:

• Iwan Panjidinata
• Syamsul Fikri
• Salman
• Sambirang Ahmadi
• Abdul Rahim
• Nurdin
• Asaat Abdullah