Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, tengah menjajaki kemungkinan pengalokasian dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2026 untuk merealisasikan renovasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 07 Liang Butan di wilayah Krayan. Usulan ini muncul setelah bantuan yang dijanjikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia senilai Rp 2,6 miliar belum dapat direalisasikan akibat kendala logistik dan tingginya biaya operasional di wilayah tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Hussein, Kemensos telah melakukan verifikasi terkait kronologi bantuan yang tertunda selama beberapa tahun. Sebelumnya, DPRD Nunukan telah berupaya menindaklanjuti bantuan tersebut, bahkan hampir menerima cek senilai Rp 2,6 miliar. Namun, mahalnya biaya transportasi ke Krayan, yang hanya dapat diakses melalui jalur udara, menjadi penghalang utama.

Kendala Renovasi SDN 07 Liang Butan Krayan:

• Aksesibilitas: Transportasi yang sulit dan mahal menuju Krayan menjadi kendala utama.
• Biaya Operasional: Biaya operasional yang tinggi menyebabkan anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
• Ketidaksanggupan Kontraktor: Kontraktor yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyatakan ketidaksanggupan setelah meninjau Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Saddam menambahkan bahwa Kemensos sempat meminta Pemkab Nunukan untuk memfasilitasi kontraktor dalam mengerjakan proyek tersebut. Namun, setelah RAB dievaluasi, seluruh kontraktor yang direkomendasikan menyatakan ketidaksanggupan karena keterbatasan anggaran.

Sebagai solusi, DPRD Nunukan bersama Bupati Nunukan dan Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus membahas upaya penganggaran melalui APBD Perubahan Nunukan 2026. Prioritas utama adalah peningkatan kualitas pendidikan di wilayah terpencil seperti Krayan. Meskipun demikian, realisasi penganggaran ini masih bergantung pada kondisi dan situasi yang ada.

Opsi Pengadaan Material:

Pemkab Nunukan sedang mempertimbangkan berbagai opsi terkait pengadaan material bangunan, termasuk kemungkinan mendatangkan material dari Malaysia, seperti yang telah dilakukan selama ini. Pemanfaatan kayu lokal juga menjadi pertimbangan untuk menekan biaya. Namun, jika semen menjadi kebutuhan utama, Pemkab akan mempertimbangkan kemampuan daerah dan pengusaha lokal.

Saddam menyoroti pentingnya akses jalan yang memadai, seperti jalur Malinau-Krayan, untuk memperlancar distribusi material. Ia juga menekankan bahwa Krayan merupakan wilayah terisolasi dengan infrastruktur yang minim, termasuk jalan, jembatan, dan pelayanan kesehatan. Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada wilayah perbatasan yang masih terisolasi.

"Ini bukan salah siapa-siapa, tapi situasi sulit. Pemerintah pusat harus buka mata untuk wilayah perbatasan yang masih terisolasi setelah 78 tahun merdeka," pungkas Saddam.