Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, pada Senin (5/5/2025) berujung ricuh. Bentrokan antara mahasiswa dan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak terhindarkan ketika demonstran mencoba menyalakan ban di depan gerbang kantor DPRD.

Menurut koordinator aksi, Riswan Zakaria, demonstrasi ini merupakan aksi yang ketiga kalinya dilakukan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, tuntutan mahasiswa belum mendapatkan respons yang memadai dari pihak DPRD. Riswan menyayangkan tindakan represif dari Satpol PP yang selalu menghalangi aksi mereka.

Sebelum insiden kericuhan terjadi, aksi demonstrasi sempat berlangsung dengan tertib. Para mahasiswa membawa keranda mayat sebagai simbol kekecewaan terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Baubau dalam kasus dugaan permintaan fee proyek di Kabupaten Buton.

Ketegangan memuncak ketika petugas Satpol PP berupaya merampas ban yang akan dibakar oleh mahasiswa. Aksi saling tarik dan dorong pun tak terhindarkan, bahkan meluas hingga ke area dalam kantor DPRD Baubau. Riswan menegaskan bahwa aksi ini awalnya direncanakan sebagai aksi damai. Namun, tuntutan mereka terkait dugaan penggelapan dana yang melibatkan oknum anggota DPRD telah menjadi perhatian utama masyarakat Baubau.

Setelah situasi mereda, para mahasiswa memutuskan untuk mundur ke halaman luar kantor DPRD dan melanjutkan orasi secara damai. Riswan menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan aksi serupa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Wakil Badan Kehormatan DPRD Baubau, Hasan Basri, menemui para demonstran dan membuka dialog di halaman kantor DPRD.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Hasan Basri menyatakan bahwa salah satu rekan mereka telah mengakui bahwa kegiatan tersebut murni dilakukan secara pribadi dan tidak ada kaitannya dengan posisinya sebagai anggota DPRD. Hasan Basri juga menilai insiden kericuhan yang terjadi sebagai spontanitas situasi. Ia tidak menganggapnya sebagai perlawanan dan mengklaim bahwa para mahasiswa tidak bertindak anarkis.

Tuntutan Mahasiswa:

• Mendesak DPRD menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam kasus permintaan fee proyek.
• Meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
• Menolak segala bentuk tindakan represif terhadap aksi demonstrasi.