Reformasi Anggaran: Kemenkeu Dorong K/L Fokus pada Program Prioritas Nasional 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menggalakkan perubahan fundamental dalam penyusunan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk tahun 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk menyelaraskan alokasi anggaran dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan dan arahan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menekankan perlunya pergeseran paradigma dalam proses perencanaan anggaran. Pendekatan tradisional yang berfokus pada belanja operasional rutin harus ditinggalkan. Sebaliknya, K/L diminta untuk memulai dengan merancang program-program strategis terlebih dahulu, baru kemudian mengalokasikan anggaran operasional yang sesuai.

"Proses penyiapan anggaran selama ini cenderung bottom-up," jelas Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026. "Kita harus mengubah cara ini. Programnya yang harus didahulukan, bukan operasionalnya. Tentukan dulu program apa yang ingin dijalankan, baru kemudian hitung belanja operasional yang dibutuhkan. Jangan sampai kita mengumpulkan dana operasional dulu, lalu sisa dananya baru digunakan untuk program. Ini pola yang keliru dan harus diubah."

Menurut Suahasil, perubahan pendekatan ini krusial untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBN benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan fokus pada program-program prioritas, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran dan mencapai hasil yang lebih signifikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan memegang peran sentral dalam mengkoordinasikan berbagai K/L dalam penyusunan program prioritas. Suahasil mencontohkan, jika pemerintah ingin menjalankan program Sekolah Rakyat atau Makan Bergizi Gratis, harus ada kejelasan mengenai alokasi belanja operasional dan non-operasional yang dibutuhkan. Koordinasi yang baik antar K/L akan memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan efisien.

Suahasil mengajak seluruh K/L untuk meninggalkan pola kerja business as usual dan mengadopsi pendekatan yang lebih sinergis, efektif, dan berorientasi pada hasil. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 diharapkan menjadi pedoman bagi cara kerja baru ini, dengan fokus pada perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

"Semoga RKP ini menjadi pedoman bagi cara kerja baru kita dalam menyusun perencanaan, menyusun penganggaran, dan nantinya tentu mendapatkan arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden," kata Suahasil.

RKP merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi landasan penyusunan APBN 2026. Dokumen ini akan dibahas bersama dengan Kondisi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI yang dijadwalkan mulai 20 Mei 2025.

Dalam paparannya, Suahasil merinci bahwa prioritas pembangunan dalam RKP 2026 akan difokuskan pada lima arahan Presiden dan program-program konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar di seluruh Prioritas Nasional. Prioritas tersebut meliputi:

  • Kedaulatan Pangan dan Energi: Program ini mencakup optimalisasi peran Bulog, pelaksanaan lumbung pangan (food estate), peningkatan bauran ethanol dan biodiesel, pengembangan energi terbarukan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir, hingga pengelolaan sampah.
  • Ekonomi yang Produktif dan Inklusif: Prioritas ini mencakup program pendidikan dan kesehatan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan renovasi sekolah, percepatan pembangunan rumah sakit daerah, digitalisasi pendidikan, hingga Sekolah Rakyat.
  • Deregulasi dan Kepastian Hukum
  • Pertahanan Semesta
  • Percepatan Pertumbuhan Ekonomi: Melalui percepatan hilirisasi sumber daya alam, optimalisasi potensi Danantara, adopsi teknologi dan inovasi.
  • Percepatan Pengentasan Kemiskinan: Melalui program tiga juta rumah, hingga koperasi desa/kelurahan merah putih.
  • Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi

Dengan perubahan fokus anggaran ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan mencapai tujuan-tujuan strategis nasional secara lebih optimal.