Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah menjajaki kemungkinan untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta bagi warga kurang mampu. Langkah ini diambil sebagai solusi atas permasalahan klasik, yakni banyaknya ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah swasta akibat belum melunasi tunggakan biaya pendidikan.

Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa program ini menjadi prioritas untuk memastikan seluruh anak, khususnya dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Ia menyoroti pengalaman sebelumnya terkait penahanan ijazah yang mayoritas terjadi di sekolah swasta.

"Belajar dari pengalaman kemarin yang ijazah tertahan, kan semuanya ijazah di swasta," ujar Pramono.

Selain program penggratisan sekolah swasta, Pemprov Jakarta juga telah menjalankan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan pemutihan ijazah sebagai bagian dari upaya menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga. Pramono menambahkan bahwa penggratisan sekolah swasta akan dilakukan secara bertahap, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat ekonomi rendah.

"Memang untuk swasta di daerah tidak mampu, saya lagi memikirkan, seperti yang saya sampaikan, untuk kita gratiskan secara bertahap," imbuhnya.

Menurut Pramono, anggaran yang dibutuhkan untuk program ini relatif tidak terlalu besar, namun dampaknya diharapkan signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta.

Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh Pemprov Jakarta. Pramono menjelaskan bahwa program KJP, pemutihan ijazah, dan rencana penggratisan sekolah swasta merupakan satu kesatuan upaya untuk memastikan tidak ada anak di Jakarta yang tertinggal dalam pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta, Sarjoko, menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan uji coba program sekolah swasta gratis di 40 sekolah pada tahun ajaran baru 2025/2026. Pemilihan sekolah akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang minim akses ke sekolah negeri.

"Prinsipnya adalah lokasi-lokasi sekolah itu yang kami pilih di lokasi di mana tidak ada sekolah negerinya atau daya tampungnya sangat-sangat kecil di sekitar itu. Daya tampung sekolah negerinya," jelas Sarjoko.

Meski demikian, Sarjoko belum bersedia mengungkapkan nama-nama sekolah yang akan menjadi bagian dari program percontohan ini. Ia hanya menyebutkan bahwa akan ada perwakilan dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,69 miliar untuk menebus ijazah 488 siswa yang tertahan di sekolah swasta akibat tunggakan biaya. Program pemutihan ijazah ini diberikan dalam dua tahap, dengan tahap pertama menyasar 117 siswa dan tahap kedua 371 siswa.

Pramono menegaskan bahwa program ini akan terus dilanjutkan karena masih ada ribuan ijazah siswa yang tertahan di sekolah-sekolah. Ia berharap dengan adanya program ini, tidak ada lagi siswa yang terhambat pendidikannya karena masalah biaya.

Adapun daftar bantuan yang sudah terealisasi:

• Tahap Pertama: 117 Siswa
• Tahap Kedua: 371 Siswa
• Total Dana yang dialokasikan: Rp 1,69 Miliar
• Total Siswa yang menerima program pemutihan ijazah: 488 siswa

Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah ijazah tertahan dan meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta, khususnya mereka yang kurang mampu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.