Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait proyek peningkatan jalan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Mempawah, Kalimantan Barat. Fokus utama penyidikan saat ini tertuju pada proses lelang proyek yang diduga menjadi celah terjadinya praktik korupsi.

Pada hari Senin, 5 Mei 2025, KPK memeriksa sembilan saksi untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pihak swasta, pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Mempawah, dan wiraswastawan. Pemeriksaan dilakukan di gedung KPK, Jakarta Selatan.

Berikut daftar saksi yang diperiksa KPK pada hari itu:

• Subhan Noviar (Sales PT Dua Agung)
• Jemmy alias Akhun (Direktur PT Gilgal Batu Alam Lestari)
• Markus Budiastono (Swasta)
• Erik Astriadi (PNS Kabupaten Mempawah)
• Abdurahman (PNS)
• Idy Safriadi (PNS Kabupaten Mempawah)
• Lutfi Kaharuddin (Wiraswasta/Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima)

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai proses dan pelaksanaan lelang proyek peningkatan jalan yang dimaksud. KPK berupaya mengungkap secara rinci bagaimana dugaan korupsi terjadi dalam setiap tahapan proyek.

Dari sembilan saksi yang diperiksa, tiga di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, KPK belum bersedia mengungkapkan identitas para tersangka tersebut. KPK berjanji akan memberikan informasi lebih detail mengenai pihak-pihak yang terlibat dan konstruksi perkara dugaan korupsi ini pada waktu yang tepat.

Sebelumnya, pada akhir April 2025, KPK telah melakukan penggeledahan di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus ini.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan pada tanggal 25 hingga 29 April 2025. Tindakan ini menunjukkan keseriusan KPK dalam mengungkap tuntas kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mempawah.