Ratusan Warga Papua Pegunungan Tertipu Berita Bohong Bantuan Modal Usaha

Ratusan warga, didominasi oleh para ibu atau "mama-mama" Papua, berbondong-bondong mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan pada Senin (5/5/2025). Kedatangan mereka dipicu oleh informasi yang beredar luas mengenai adanya program bantuan modal usaha dari pemerintah provinsi. Informasi yang kemudian diketahui palsu itu, menjanjikan bantuan finansial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Kabar mengenai bantuan ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, terutama aplikasi pesan instan WhatsApp, sejak beberapa waktu lalu. Pesan berantai tersebut menginstruksikan warga untuk membuka rekening di Bank Papua maupun bank BUMN lainnya sebagai salah satu syarat untuk menerima bantuan. Iming-iming bantuan modal usaha ini membuat banyak warga tergiur dan bergegas memenuhi persyaratan yang diajukan, termasuk membuka rekening bank.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dengan tegas membantah informasi tersebut. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, menyatakan bahwa kabar tentang bantuan modal usaha dari Gubernur John Tabo adalah tidak benar atau hoaks. Ia menduga informasi palsu ini disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi.

"Informasi ini tidak benar atau hoaks, karena disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Wasuok Demianus Siep dalam keterangan tertulisnya.

Wasuok mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap informasi yang beredar, terutama jika sumbernya tidak jelas dan belum terverifikasi kebenarannya. Ia juga menegaskan bahwa penyebaran informasi bohong ini dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap Gubernur dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

"Ada oknum masyarakat yang menyebarkan informasi bohong ini. Dia harus bertanggung jawab. Sampai saat ini belum ada arahan dari Pak Gubernur terkait bantuan modal usaha yang beredar," lanjutnya.

Asisten II Sekretariat Daerah Papua Pegunungan, Elai Giban, secara langsung menemui para mama-mama yang datang ke Kantor Gubernur. Ia menjelaskan bahwa tidak ada program bantuan usaha yang berasal dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop) serta Dinas Sosial untuk menyelidiki sumber informasi yang beredar dan menindak tegas oknum penyebar hoaks tersebut.

"Biasanya bantuan dari pemerintah selalu disertai dengan surat resmi yang dikeluarkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, tetapi sejauh ini tidak ada dokumen resmi mengenai bantuan tersebut," jelas Elai Giban.

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengimbau seluruh masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan bantuan pemerintah. Masyarakat diharapkan untuk selalu mengacu pada sumber-sumber informasi resmi agar tidak mudah terjebak dalam berita palsu yang dapat merugikan diri sendiri.

Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

• Verifikasi Informasi: Selalu periksa kebenaran informasi dari sumber yang terpercaya sebelum mempercayainya.
• Sumber Resmi: Dapatkan informasi dari sumber-sumber resmi pemerintah atau instansi terkait.
• Waspada terhadap Hoaks: Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi yang jelas.
• Tindak Tegas: Pemerintah akan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks yang meresahkan masyarakat.