Pemerintah Indonesia tengah gencar mendorong digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) melalui penerapan sistem electronic voting (e-voting). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa inisiatif ini telah menunjukkan hasil positif di lebih dari seribu desa dan berpotensi untuk diperluas secara signifikan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Bima Arya menjelaskan bahwa sistem e-voting telah diimplementasikan di 1.910 desa yang tersebar di 16 provinsi sejak tahun 2013 hingga 2023. Implementasi ini dinilai sukses dan tanpa kendala berarti, membuktikan kelayakan e-voting sebagai solusi modern dalam Pilkades. "E-voting ini memungkinkan, sudah dilakukan dengan lancar, tidak bermasalah," ujarnya.

Saat ini, pemerintah sedang merumuskan aturan teknis sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pembahasan mencakup prosedur baru dalam Pilkades, termasuk ketentuan mengenai larangan calon tunggal. Pemerintah berupaya menciptakan sistem Pilkades yang lebih inklusif dan demokratis. Larangan calon tunggal menjadi salah satu poin krusial yang sedang difinalisasi. Detail teknis terkait implementasi larangan ini masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian.

Selain itu, Wamendagri Bima Arya juga membuka diskusi mengenai kemungkinan penggabungan Pilkades ke dalam rezim pemilihan umum nasional. Wacana ini masih memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian undang-undang yang signifikan. Namun, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa.

Adapun beberapa poin penting yang saat ini menjadi fokus pemerintah dalam memodernisasi sistem Pilkades antara lain:

• Digitalisasi melalui E-Voting: Penerapan sistem e-voting diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pilkades.
• Penyusunan Aturan Teknis: Pemerintah sedang merumuskan aturan teknis sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, termasuk prosedur baru dalam Pilkades.
• Larangan Calon Tunggal: Pemerintah berupaya menciptakan Pilkades yang lebih inklusif dengan melarang adanya calon tunggal. Detail teknis terkait implementasi larangan ini masih dalam tahap pembahasan.
• Wacana Penggabungan Pilkades dengan Pemilu Nasional: Pemerintah membuka diskusi mengenai kemungkinan penggabungan Pilkades ke dalam rezim pemilu nasional, yang memerlukan kajian mendalam dan penyesuaian undang-undang.

Inisiatif digitalisasi Pilkades ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat desa, mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan menciptakan pemerintahan desa yang lebih efektif dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem Pilkades agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat desa.