Presiden Prabowo Pertimbangkan Bertemu Purnawirawan TNI-Polri Terkait Tuntutan Pencopotan Wakil Presiden Gibran

Presiden terpilih Prabowo Subianto membuka peluang untuk berdialog dengan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang sebelumnya menyampaikan aspirasi terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan forum purnawirawan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, mengungkapkan bahwa Prabowo menyikapi usulan tersebut dengan bijaksana, menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur konstitusional. Prabowo, kata Dudung, bersedia membuka diri untuk bertemu dengan perwakilan forum tersebut.

Meski demikian, Dudung mengingatkan akan keberadaan forum purnawirawan resmi seperti Pepabri dan PPAD. Ia menekankan perlunya kejelasan legitimasi forum-forum yang mengatasnamakan purnawirawan.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk usulan pencopotan Wakil Presiden Gibran dan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi. Forum ini juga menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo.

Tuntutan ini didukung oleh sejumlah tokoh senior purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Panglima ABRI periode 1988-1993.

Menanggapi aspirasi tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan. Namun, Prabowo menyadari adanya batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika. Wiranto menegaskan bahwa Prabowo akan mempelajari usulan-usulan tersebut secara mendalam karena menyangkut masalah-masalah yang fundamental.

Wiranto juga menambahkan bahwa sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Prabowo memiliki kekuasaan yang terbatas dan terikat pada prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam mengambil keputusan, Prabowo tidak akan hanya bergantung pada satu sumber informasi, tetapi akan mempertimbangkan berbagai aspek dan bidang lainnya.

Belum ada jadwal pasti mengenai pertemuan antara Prabowo dan forum purnawirawan. Pemerintah akan menjadwalkan pertemuan dalam waktu dekat.