Trump Umumkan Rencana Revitalisasi Alcatraz sebagai Bentuk Penegakan Hukum

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan inisiatif kontroversial untuk membuka kembali penjara Alcatraz yang ikonik, namun telah lama tidak beroperasi. Pengumuman ini disampaikan melalui platform media sosial Truth Social pada hari Minggu (4/5/2025), dan segera memicu perdebatan nasional tentang efektivitas biaya, implikasi hukum, dan pesan simbolis di balik langkah tersebut.

Alcatraz, yang terletak di sebuah pulau di Teluk San Francisco, pernah menjadi tempat bagi beberapa penjahat paling terkenal di Amerika, termasuk Al Capone. Penjara ini ditutup pada tahun 1963 karena biaya operasional yang tinggi dan sejak itu menjadi daya tarik wisata populer. Trump berpendapat bahwa membuka kembali Alcatraz akan mengirimkan pesan yang kuat tentang hukum dan ketertiban, serta memberikan solusi untuk menahan penjahat paling berbahaya di negara itu.

"Bangun kembali, dan buka Alcatraz!" tulis Trump. "Dahulu, sebagai negara yang lebih serius, kita tidak ragu untuk memenjarakan penjahat paling berbahaya, menjauhkan mereka dari siapa pun yang bisa mereka lukai,"

Trump telah mengarahkan Biro Penjara Federal untuk berkolaborasi dengan Departemen Kehakiman, FBI, dan Keamanan Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan melaksanakan proyek ini. Rencana tersebut mencakup renovasi besar-besaran terhadap fasilitas yang sudah tua, serta penerapan protokol keamanan modern untuk memastikan bahwa Alcatraz menjadi penjara yang aman dan tidak dapat ditembus.

"Saya memutuskan untuk melanjutkan ide ini," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih. "Ini adalah simbol dari hukum dan ketertiban."

Terlepas dari tekad Trump, rencana tersebut telah menghadapi kritik dari berbagai pihak. Nancy Pelosi, mantan Ketua DPR dan anggota parlemen California, menolak gagasan tersebut sebagai tidak praktis dan mahal. Dia menekankan bahwa Alcatraz sekarang adalah taman nasional dan tujuan wisata yang berharga, dan bahwa membuka kembali penjara akan berdampak negatif pada ekonomi lokal dan citra nasional.

"Alcatraz ditutup lebih dari 60 tahun yang lalu. Sekarang, tempat itu menjadi taman nasional dan tujuan wisata yang sangat populer. Usulan presiden bukanlah usulan yang serius," kata Pelosi.

Selain masalah ekonomi dan logistik, beberapa ahli hukum telah mempertanyakan konstitusionalitas dan etika menahan tahanan di fasilitas yang memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa memfokuskan sumber daya pada reformasi peradilan pidana dan program rehabilitasi akan menjadi pendekatan yang lebih efektif dan manusiawi untuk mengurangi kejahatan.

Namun demikian, Trump tetap teguh pada visinya tentang Alcatraz sebagai benteng keadilan. Dia percaya bahwa langkah tersebut akan membantu memulihkan kepercayaan pada sistem hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Amerika. Implementasi dan keberhasilan jangka panjang dari proyek ini akan bergantung pada mengatasi tantangan hukum, keuangan, dan sosial yang menyertainya.