Upaya Tiongkok untuk menghidupkan kembali sektor pariwisatanya pasca-pandemi tampaknya menghadapi tantangan. Meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk menyambut wisatawan asing, laporan-laporan menunjukkan bahwa sejumlah hotel di berbagai daerah justru menolak kedatangan mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas implementasi kebijakan dan kesiapan industri perhotelan Tiongkok untuk menerima tamu internasional.

Beberapa wisatawan asing telah berbagi pengalaman pahit mereka di media sosial, menceritakan bagaimana mereka ditolak oleh hotel meskipun telah melakukan pemesanan dan memeriksa ulang kebijakan penerimaan tamu asing. Alasan yang diberikan bervariasi, mulai dari aturan internal hotel hingga interpretasi berbeda terhadap peraturan pemerintah daerah. Hal ini menciptakan kebingungan dan frustrasi di kalangan wisatawan yang ingin menjelajahi Tiongkok.

Alice Jiao, seorang turis asal Australia, mengalami penolakan di sebuah hotel di Nanjing. Meskipun hotel tersebut terdaftar menerima tamu asing di aplikasi pemesanan, staf hotel menolak kedatangannya dengan alasan hanya menerima orang asing dengan kartu izin tinggal permanen Tiongkok. Pengalaman serupa dialami oleh Emily Qin, seorang turis asal Malaysia, yang juga ditolak oleh sebuah hotel meskipun tidak ada informasi mengenai pembatasan tamu asing dalam daftar hotel.

Penolakan ini tentu menimbulkan dampak negatif bagi citra pariwisata Tiongkok. Wisatawan yang mengalami pengalaman buruk cenderung enggan untuk kembali atau merekomendasikan Tiongkok sebagai tujuan wisata. Hal ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing dan memulihkan ekonomi sektor pariwisata.

Dr. Sam Huang, seorang peneliti pariwisata dari Universitas Edith Cowan, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat seringkali tidak sejalan dengan implementasi di tingkat daerah. Hotel-hotel kecil dan independen, yang dulunya melayani wisatawan domestik, mungkin menghadapi kendala dalam mengakomodasi wisatawan internasional karena keterbatasan bahasa dan sistem pendaftaran paspor yang kompleks.

Undang-undang Administrasi Keluar dan Masuk Tiongkok mewajibkan hotel untuk mendaftarkan tamu asing dan melaporkan informasi mereka ke kepolisian setempat. Aturan ini sebelumnya juga mengharuskan hotel untuk memperoleh izin khusus untuk menerima wisatawan internasional dari Hong Kong dan Makau, namun aturan ini telah dicabut pada Mei 2024 sebagai bagian dari reformasi pariwisata. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Kementerian Perdagangan, dan Administrasi Imigrasi Nasional telah mengeluarkan pemberitahuan bersama yang melarang hotel menolak tamu asing dengan alasan tidak memiliki izin terkait.

Meskipun demikian, penolakan terhadap wisatawan asing masih terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pelaku industri perhotelan, memahami dan mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang lebih efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa Tiongkok benar-benar terbuka dan ramah terhadap wisatawan asing.

Beberapa poin penting terkait isu ini meliputi:

• Penolakan Turis Asing: Sejumlah hotel di Tiongkok menolak turis asing meskipun ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pariwisata.
• Pengalaman Turis: Turis dari berbagai negara seperti Australia, Malaysia, dan lainnya melaporkan pengalaman penolakan di hotel.
• Alasan Penolakan: Alasan bervariasi, termasuk aturan internal hotel dan interpretasi berbeda terhadap peraturan pemerintah daerah.
• Kebijakan Pemerintah: Pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk menerima turis asing, namun implementasinya tidak konsisten di tingkat daerah.
• Kendala Hotel Kecil: Hotel kecil mungkin menghadapi kendala bahasa dan sistem dalam mengakomodasi turis internasional.
• Undang-Undang dan Peraturan: Ada undang-undang yang mengatur pendaftaran turis asing, dan beberapa aturan telah dilonggarkan untuk mendukung pariwisata.
• Kesenjangan Implementasi: Terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi di lapangan.
• Rekomendasi: Pemerintah perlu memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan di semua tingkatan untuk meningkatkan citra pariwisata Tiongkok.