Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengambil tindakan tegas dengan membatalkan sejumlah usulan anggaran yang dinilai tidak relevan dan tidak mendukung program kerja pemerintah provinsi. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya pos anggaran yang dianggap tidak masuk akal, termasuk pengadaan tusuk gigi senilai Rp 100 juta dan kue tart seharga Rp 48 juta. Selain itu, ditemukan pula usulan anggaran pembelian busi racing oleh Dinas Sosial Sumut yang juga turut dibatalkan.

Bobby Nasution menjelaskan bahwa langkah pembatalan ini diambil sebagai upaya untuk memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap usulan anggaran harus selaras dengan target kerja dan program prioritas pemerintah provinsi. Temuan anggaran yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut akan langsung dievaluasi dan dihapus.

"Jika ada anggaran yang tidak sesuai dengan target kerja kami, ya kami minta hapus," ujar Bobby kepada awak media di kantornya.

Penolakan anggaran ini bukan hanya terkait dengan pengadaan tusuk gigi dan kue tart, tetapi juga mencakup pos-pos anggaran lain yang dianggap tidak produktif, seperti pembelian busi racing. Bobby menekankan pentingnya pengalihan anggaran ke sektor-sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

Meskipun demikian, Bobby belum berencana untuk meminta inspektorat memeriksa pejabat yang mengusulkan anggaran kontroversial tersebut, mengingat anggaran tersebut masih berupa usulan dan belum dilaksanakan. Ia berharap dengan pembatalan ini, seluruh jajaran pemerintah provinsi dapat lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun anggaran di masa mendatang.

Sebelumnya, terungkap usulan anggaran dari Badan Penghubung Pemprov Sumut untuk pembelian 15 kue tart berukuran 60 x 40 cm dengan total anggaran mencapai Rp 48.750.000. Selain itu, terdapat pula usulan anggaran dari dinas lain untuk pengadaan tusuk gigi senilai Rp 100 juta.

Plt Kadis Kominfo Sumut, Porman Mahulae, menambahkan bahwa penertiban anggaran juga dilakukan terhadap seluruh rencana belanja yang tidak efisien, dengan mengalihkannya ke program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa APBD 2025 disusun sebelum Bobby Nasution menjabat sebagai Gubernur Sumut, sehingga perlu diselaraskan dengan visi misi dan program prioritasnya. Oleh karena itu, dilakukan asistensi untuk memastikan seluruh anggaran tepat sasaran dan belanja-belanja yang tidak masuk akal akan langsung dicoret.