Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melontarkan gagasan kontroversial terkait peningkatan disiplin dan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) III/Siliwangi di Bandung, ia mengusulkan agar ASN yang dinilai kurang disiplin dan produktif dapat mengikuti pelatihan di barak militer.

Ide ini muncul saat Dedi Mulyadi meninjau program pendidikan militer yang diperuntukkan bagi siswa SMA bermasalah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dan karakter positif pada generasi muda yang memiliki catatan kenakalan. Melihat efektivitas program tersebut, Dedi Mulyadi kemudian menyampaikan ide agar pelatihan serupa dapat diterapkan pada ASN yang bermasalah.

"Pegawai yang malas, tidak produktif, sering bolos, kirim saja ke sini untuk ikut pendidikan," ujar Dedi Mulyadi kepada Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, seperti yang terekam dalam video yang diunggah di kanal Youtube pribadinya. Pernyataan ini disambut dengan tawa oleh Sekda, namun Dedi Mulyadi menekankan bahwa disiplin adalah hal yang krusial, bukan hanya bagi siswa, tetapi juga bagi para pelayan publik.

Saat berinteraksi dengan para peserta pelatihan militer siswa SMA, Dedi Mulyadi mendapatkan berbagai cerita latar belakang. Beberapa siswa mengaku mengikuti program ini karena terlibat dalam penyalahgunaan minuman keras, merokok, hingga tawuran. Salah seorang siswa bahkan mengungkapkan bahwa ia mencari pelarian dengan mengonsumsi minuman keras karena merasa tidak nyaman di rumah akibat pertengkaran kedua orang tuanya.

Berikut adalah beberapa alasan siswa mengikuti pelatihan militer:

• Penyalahgunaan minuman keras
• Merokok
• Tawuran

Gagasan Dedi Mulyadi ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pihak mendukung langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan kinerja birokrasi, sementara sebagian lainnya meragukan efektivitas pelatihan militer dalam mengubah perilaku ASN. Implementasi ide ini tentu memerlukan kajian lebih mendalam dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.