Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi XII menyerukan agar hilirisasi menjadi sebuah gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa. Hal ini disampaikan di tengah upaya pemerintah untuk menggenjot hilirisasi pada 28 komoditas strategis yang tersebar di delapan sektor utama.

Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menyampaikan bahwa hilirisasi bukan hanya sekadar kebijakan ekonomi sektoral, tetapi sebuah strategi jangka panjang untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam (SDA) dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Menurutnya, hilirisasi harus dilihat sebagai jalan menuju kemandirian dan kemajuan Indonesia.

Potensi Ekonomi dari Hilirisasi

Salah satu komoditas yang diproyeksikan memberikan kontribusi signifikan adalah nikel. Hilirisasi nikel diharapkan dapat menciptakan 180 ribu lapangan kerja baru dan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai US$ 15,8 miliar pada tahun 2030. Selain nikel, kelapa sawit juga menjadi pilar penting dalam strategi hilirisasi.

Kebijakan hilirisasi telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak disahkannya Undang-Undang Minerba pada 2009, yang kemudian diperkuat melalui revisi UU No. 3 Tahun 2020 dengan pelarangan ekspor bijih mineral mentah. Pemerintah juga telah membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi yang diketuai oleh Menteri ESDM. Kebijakan ini dinilai berhasil menciptakan nilai tambah dalam negeri, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat kontrol atas kekayaan SDA Indonesia.

Tantangan Implementasi Hilirisasi

Namun, Bambang juga mengingatkan akan berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hilirisasi, antara lain:

• Terbatasnya infrastruktur
• Kurangnya kesiapan SDM dan teknologi
• Regulasi yang tumpang tindih
• Lemahnya sistem logistik dan kawasan industri
• Minimnya peran UMKM akibat sulitnya akses pembiayaan
• Tekanan global terhadap pengurangan emisi karbon

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bambang mendorong kolaborasi antarsektor dan lintas kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi industri, dukungan terhadap pelaku usaha lokal, serta program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Hilirisasi Sebagai Kesadaran Kolektif

Bambang Patijaya menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh bangsa. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tugas bersama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai pemain global. Hilirisasi harus menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.