Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan kekhawatiran terkait potensi penyembunyian aset negara oleh oknum birokrat. Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta.

Prabowo mengungkapkan bahwa tidak semua pemimpin negara memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aset-aset yang dimiliki Indonesia. Kurangnya pemahaman ini, menurutnya, dapat dimanfaatkan oleh birokrat yang tidak bertanggung jawab untuk menyembunyikan aset-aset tersebut.

"Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan," ujar Prabowo.

Guna mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk segera melakukan pendataan terhadap aset-aset yang berada di bawah pengelolaan masing-masing instansi. Pendataan ini bertujuan untuk mengungkap potensi adanya aset yang disembunyikan oleh oknum birokrat.

"Saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri yang punya aset banyak ini (kaji dan cari) aset (yang) disembunyikan," tegasnya.

Prabowo menambahkan, pergantian menteri atau bahkan presiden dapat berpotensi membuat aset-aset negara hilang tanpa kejelasan.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui besarnya aset yang dimiliki Indonesia setelah konsolidasi perusahaan-perusahaan pelat merah ke dalam Danantara. Aset yang berhasil dikonsolidasikan mencapai sekitar 982 miliar USD, atau sekitar 900 miliar USD jika dihitung secara konservatif.

"Kita kaget bahwa aset kita under manajemen kita 982 miliar USD. Tapi kita konservatif ya sekitar 900 lah. Kita katakan ini aset under manajemen. Ada yang katakan ini dan itu, ada Tbk saham, tapi itu manage itu," jelas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menyoroti aset negara yang berlokasi di Senayan dan Kemayoran yang saat ini dikuasai oleh pihak lain. Ia mencontohkan kompleks Gelora Bung Karno (GBK) yang diperkirakan memiliki nilai mencapai 25 miliar USD sepuluh tahun lalu, dan kini nilainya diperkirakan telah meningkat menjadi sekitar 30 miliar USD.

"Kompleks GBK itu nilainya saya diberi tahu pengusaha, nilainya 25 miliar dollar 10 tahun lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik, mungkin 30 miliar Pak Rosan?" kata Prabowo.

Ia menambahkan, jika aset GBK ditambahkan ke dalam total aset yang sudah dikonsolidasikan, maka total aset negara yang terkelola sudah menembus angka 1 triliun USD.

Prabowo menjelaskan bahwa aset negara di Senayan diperkirakan seluas 200 hektare, sementara aset di Kemayoran mencapai 400 hektare. Aset di Kemayoran diperkirakan bernilai sekitar 40 miliar USD dan rencananya akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

Selain pendataan aset, Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid, untuk meneliti konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya.

"Cek semua konsesi-konsesi HGU HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara. We are very rich," tegas Prabowo, menandaskan pentingnya mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk kesejahteraan rakyat.

Rangkuman Instruksi Presiden Prabowo:

• Mendata seluruh aset yang dimiliki instansi masing-masing.
• Meneliti konsesi HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya.
• Mengembalikan aset-aset negara yang dikuasai pihak lain.