markdown Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengelolaan aset negara yang belum optimal, khususnya aset yang berada di bawah penguasaan pihak lain meskipun masa konsesinya telah berakhir. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (5/5/2025), Presiden Prabowo secara spesifik menyinggung aset negara yang berlokasi di Senayan dan Kemayoran.

"Aset negara di Senayan luasnya mencapai 200 hektare lebih, dikuasai oleh berbagai pihak. Selain Senayan, ada juga Kemayoran yang luasnya mencapai 400 hektare lebih," ujar Presiden Prabowo. Beliau pun sempat melontarkan pertanyaan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait hal ini, yang kemudian diiringi tawa oleh para menteri yang hadir dalam sidang tersebut.

Presiden menekankan pentingnya pendataan seluruh aset yang dimiliki pemerintah. Aset-aset tersebut nantinya akan diserahkan kepada Danantara untuk dikelola secara profesional. Presiden Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui besarnya aset yang dimiliki Indonesia setelah mengkonsolidasikan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam Danantara.

"Kita kaget bahwa aset kita under manajemen kita 982 miliar USD. Tapi kita konservatif ya sekitar 900 lah. Kita katakan ini aset under manajemen. Ada yang katakan ini dan itu, ada Tbk saham, tapi itu manage itu," ujarnya.

Salah satu aset yang menjadi perhatian khusus adalah Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) di Senayan, yang diperkirakan memiliki nilai mencapai 30 miliar USD. "Berarti 982 tambah 30, kita sudah tembus 1 triliun USD," kata Prabowo.

Namun, Presiden Prabowo menyayangkan bahwa tidak semua pemimpin Indonesia memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi aset yang dimiliki negara. Beliau juga menyoroti adanya oknum birokrat yang kerap menyembunyikan aset-aset tersebut. Presiden meminta para menteri untuk mengkaji dan mencari aset-aset yang disembunyikan.

"Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan. Saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri yang punya aset banyak ini (kaji dan cari) aset disembunyikan," tegas Prabowo.

Presiden khawatir bahwa aset negara yang tidak terdata dengan baik dapat hilang dan tidak jelas keberadaannya seiring dengan pergantian pemimpin dan pejabat.