Jakarta menghadapi tantangan baru dalam pengelolaan transportasi perkotaan menyusul adanya rekomendasi kebijakan manajemen parkir dari Institute for Transportation & Development Policy (ITDP). Kebijakan tersebut menyarankan kenaikan tarif parkir sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemacetan dengan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. Namun, implementasi kebijakan ini memunculkan kekhawatiran terkait potensi peningkatan aktivitas parkir ilegal di berbagai lokasi.

Ketua Indonesia Parking Association (IPA), Rio Octaviano, mengungkapkan bahwa kenaikan tarif parkir dapat memicu dua respons utama dari masyarakat. Pilihan pertama adalah beralih ke transportasi umum, yang merupakan tujuan utama dari kebijakan tersebut. Namun, pilihan kedua adalah mencari alternatif parkir yang lebih murah, meskipun ilegal. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong atau bahkan rumah-rumah warga sebagai tempat parkir tanpa izin.

Rio menekankan perlunya kajian mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan kenaikan tarif parkir tidak justru memperburuk masalah parkir ilegal. Ia menjelaskan bahwa parkir ilegal tidak hanya terbatas pada parkir di pinggir jalan, tetapi juga mencakup praktik penitipan kendaraan di lahan-lahan pribadi atau rumah-rumah warga yang tidak terdeteksi oleh sistem parkir resmi. Situasi ini berpotensi menciptakan kondisi yang serupa dengan masalah parkir liar yang pernah terjadi di Tanah Abang, di mana tarif parkir ilegal melonjak secara signifikan.

Kasus viral sebelumnya di Tanah Abang, di mana juru parkir liar mematok tarif hingga Rp 60.000, menjadi contoh nyata potensi dampak negatif dari kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap parkir ilegal. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan langkah-langkah komprehensif untuk mengatasi masalah parkir ilegal sebelum menerapkan kebijakan kenaikan tarif parkir secara luas.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain:

• Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap parkir ilegal dan menindak tegas para pelaku pelanggaran.
• Penyediaan fasilitas parkir yang memadai: Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai dengan tarif yang terjangkau dapat mengurangi permintaan terhadap parkir ilegal.
• Sosialisasi dan edukasi: Masyarakat perlu diberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan parkir dan dampak negatif dari parkir ilegal.
• Integrasi sistem transportasi: Pemerintah perlu mengintegrasikan sistem transportasi publik dengan sistem parkir untuk memudahkan masyarakat beralih ke transportasi umum.

Dengan langkah-langkah yang tepat, kebijakan kenaikan tarif parkir dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan tanpa memicu masalah parkir ilegal yang lebih besar.