Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang belakangan ini mencuat. PPP menilai bahwa inisiatif tersebut akan menghadapi tantangan besar untuk dapat terealisasi.

Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, menjelaskan bahwa proses pemakzulan melibatkan peran aktif dari DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mengingat komposisi politik saat ini, di mana mayoritas fraksi di DPR dan MPR merupakan pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, Arwani berpendapat bahwa usulan pemakzulan akan sulit mendapatkan dukungan yang signifikan.

Arwani juga menyoroti bahwa seluruh tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah dilalui, termasuk proses penyelesaian sengketa di MK. Hasil Pilpres 2024 pun telah diterima oleh seluruh fraksi di DPR. Dengan demikian, menurut Arwani, selama fraksi-fraksi di DPR dan MPR tetap solid, upaya pemakzulan akan menemui jalan buntu.

PPP meyakini bahwa Gibran Rakabuming Raka secara sah telah memperoleh mandat dari masyarakat untuk menjabat sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, PPP mengimbau pemerintah untuk fokus menjalankan program-program kerakyatan dan mencari solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapan terkait isu pemakzulan putranya. Menurut Jokowi, usulan tersebut merupakan bagian dari aspirasi yang wajar dalam negara demokrasi.

Jokowi menyatakan bahwa penyampaian aspirasi, termasuk usulan pemakzulan dari purnawirawan TNI, adalah hal yang sah dalam negara demokrasi. Ia menekankan bahwa masyarakat telah mengetahui bahwa pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpilih melalui Pemilu 2024 dan telah mendapatkan mandat dari rakyat.

Berikut adalah poin-poin penting yang disampaikan dalam pernyataan tersebut:

• PPP menilai usulan pemakzulan Gibran sulit diterima karena komposisi politik di DPR dan MPR.
• Seluruh tahapan Pilpres 2024 telah dilalui, termasuk gugatan di MK, dan hasilnya diterima seluruh fraksi DPR.
• PPP meyakini Gibran sah sebagai wakil presiden dan meminta pemerintah fokus bekerja.
• Jokowi menganggap usulan pemakzulan sebagai aspirasi yang sah dalam negara demokrasi.
• Jokowi menekankan bahwa Prabowo-Gibran telah mendapatkan mandat dari rakyat melalui Pemilu 2024.