DPRD DKI Jakarta Ingatkan Calon Wali Kota dan Kepala Dinas untuk Aktif di Lapangan

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan pesan kepada calon wali kota dan kepala dinas yang akan segera dilantik oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menekankan pentingnya para pejabat baru tersebut untuk terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat.

Menurut Wibi, para pejabat yang terpilih hendaknya tidak hanya berdiam diri di kantor, melainkan aktif mendengarkan aspirasi warga dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan yang diemban adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi.

"Jangan hanya duduk di balik meja. Turun ke lapangan, dengarkan warga, dan bekerja dengan hati. Jabatan itu amanah, bukan sekadar posisi. Kami ingin pejabat-pejabat baru ini hadir sebagai problem solver, bukan penonton," tegas Wibi kepada awak media pada hari Selasa (6/5/2025).

Wibi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pemilihan wali kota dan kepala dinas. Ia berharap Gubernur Pramono Anung memilih kandidat berdasarkan rekam jejak dan kompetensi yang teruji. Proses seleksi yang baik, menurutnya, akan menghasilkan kinerja yang optimal.

"Kami di DPRD DKI tentu berharap bahwa proses pemilihan wali kota hingga kepala dinas oleh Gubernur Pram dilakukan secara transparan dan berdasarkan rekam jejak serta kompetensi yang mumpuni. Kalau prosesnya benar, hasilnya juga akan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Wibi menyatakan kesiapan DPRD DKI Jakarta untuk mengawal dan memberikan masukan kepada Gubernur dalam memilih figur-figur yang tepat. Ia berharap para pejabat yang terpilih mampu menjawab tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini.

Gubernur Jakarta Jamin Proses Seleksi Profesional

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung telah menegaskan komitmennya untuk melakukan seleksi calon wali kota dan kepala dinas secara profesional dan berdasarkan rekam jejak yang jelas. Ia menyebutkan bahwa proses seleksi melibatkan berbagai institusi, termasuk DPRD, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Dalam memilih orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5).

Pramono juga menyampaikan bahwa dirinya terbuka untuk bekerja sama dengan siapa pun. Ia menekankan bahwa proses seleksi didasarkan pada pendalaman rekam jejak kandidat, bukan berdasarkan afiliasi politik.

"Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal," pungkasnya.