Kanal Banjir Timur (BKT) merupakan infrastruktur krusial bagi Jakarta dalam upaya pengendalian banjir. Gagasan mengenai kanal ini telah muncul sejak tahun 1973, ketika konsultan teknik asal Belanda, NEDECO, merancang sebuah sistem untuk mengendalikan luapan air dari enam sungai utama di Jakarta Timur, yaitu Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.

Namun, realisasi proyek BKT mengalami penundaan yang signifikan. Pembangunan baru dimulai pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2010, hampir empat dekade setelah konsep awalnya dicetuskan. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, terutama pesatnya pertumbuhan kawasan Jakarta Timur sejak tahun 1980-an. Rencana awal yang mengandalkan lahan terbuka dan bantaran sungai harus menghadapi kenyataan berupa permukiman padat, bangunan permanen, dan masalah pembebasan lahan yang kompleks.

Proses pembebasan lahan menjadi kendala utama yang menghambat pembangunan BKT. Selain itu, biaya konstruksi terus meningkat akibat perubahan kondisi lapangan dan inflasi. BKT awalnya merupakan bagian integral dari Master Plan Drainase dan Pengendalian Banjir Jakarta, yang mengadopsi ide-ide dari insinyur kolonial seperti van Breen dan van Blommestein. Rencana tersebut mencakup pembangunan dua kanal utama, yaitu Kanal Banjir Barat dan Kanal Banjir Timur, untuk menahan aliran air dari wilayah hulu.

Seiring dengan perkembangan Jakarta ke arah timur dan selatan, efektivitas konsep awal tersebut berkurang. Saluran air semakin menyempit, lahan resapan berkurang, dan sedimentasi terjadi lebih cepat. Dalam menghadapi tekanan urbanisasi, pembangunan BKT harus mengakomodasi perubahan signifikan yang terjadi di kota sejak rencana awal dibuat. Meskipun telah selesai dibangun, BKT belum sepenuhnya menghilangkan ancaman banjir di Jakarta Timur.

Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya sistem pendukung BKT. Banyak saluran kecil yang belum terhubung langsung ke kanal, dan beberapa sungai belum dinormalisasi. Selain itu, lahan resapan telah berubah menjadi bangunan dan permukiman. Akibatnya, banjir masih sering terjadi di berbagai lokasi, termasuk di sekitar kanal itu sendiri.

BKT menjadi bukti bahwa penanggulangan banjir memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk integrasi sistem, sinergi antar wilayah, dan penataan ruang kota yang efektif. Tanpa upaya tersebut, kanal sebesar apapun tidak akan mampu menyelesaikan masalah banjir secara tuntas. Jakarta telah menantikan BKT sejak tahun 1973, namun ketika kanal tersebut akhirnya terwujud, kota telah mengalami perubahan yang signifikan, dan air tetap mencari jalannya.