Ancaman Perang Dagang AS-China terhadap Ekonomi Indonesia: Banjir Impor dan PHK Massal

Konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan China memunculkan kekhawatiran serius bagi perekonomian Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperingatkan bahwa kebijakan tarif yang diterapkan kedua negara berpotensi memicu gelombang impor barang murah ke Indonesia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal.

KPPU menyoroti bahwa penerapan tarif impor oleh AS akan berdampak signifikan pada ekspor Indonesia. Negara-negara lain, termasuk China, akan mencari pasar alternatif untuk produk mereka, yang berpotensi menyebabkan surplus pasokan dan penurunan harga di pasar domestik Indonesia. Kondisi ini akan memukul sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang kesulitan bersaing dengan harga barang impor yang lebih rendah.

Dampak yang Mengkhawatirkan:

• Penurunan Ekspor: Tarif impor AS akan mengurangi volume ekspor Indonesia, terutama untuk komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO). Penurunan ekspor CPO akan menyebabkan penumpukan stok di dalam negeri dan penurunan harga, yang merugikan petani dan produsen.
• Banjir Impor: Negara-negara yang terkena dampak tarif AS akan mengalihkan ekspor mereka ke Indonesia, menyebabkan lonjakan impor barang murah. Produk-produk seperti tekstil, elektronik, dan minyak mentah berpotensi membanjiri pasar domestik.
• Praktik Predatory Pricing: KPPU mewaspadai praktik predatory pricing atau penjualan barang di bawah harga pasar oleh produsen asing. Praktik ini bertujuan untuk menguasai pasar dengan menyingkirkan pesaing lokal, yang pada akhirnya dapat mematikan industri dalam negeri.
• Penutupan Pabrik dan PHK: Ketidakmampuan bersaing dengan barang impor murah akan memaksa pabrik-pabrik di Indonesia untuk mengurangi produksi atau bahkan menutup usahanya. Hal ini akan menyebabkan gelombang PHK dan meningkatkan angka pengangguran.
• Akuisisi Perusahaan Lokal: Pelaku usaha asing juga berpotensi melakukan akuisisi atau merger dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang sedang kesulitan keuangan akibat perang dagang.

Langkah Antisipasi yang Direkomendasikan KPPU:

Untuk mengatasi ancaman tersebut, KPPU merekomendasikan beberapa langkah strategis kepada pemerintah:

• Optimalisasi Peran KPPU: Pemerintah perlu mengoptimalkan peran KPPU dalam menganalisis dampak perang dagang terhadap persaingan usaha di Indonesia. KPPU juga perlu dilibatkan dalam konsultasi untuk mengatasi dampak perang tarif.
• Koordinasi Pengawasan Merger dan Akuisisi: Peningkatan koordinasi dan pengawasan merger dan akuisisi antara KPPU dan lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI), sangat diperlukan. Pembentukan tim koordinasi bersama juga disarankan.
• Pembatasan Impor: Pemerintah perlu membatasi masuknya produk impor yang bersaing langsung dengan produksi domestik, terutama pada industri padat karya. Kebijakan tegas terhadap impor ilegal juga harus diterapkan.
• Relaksasi Persaingan Usaha: KPPU dapat memberikan relaksasi dari pendapatan persaingan usaha bagi pelaku usaha yang memproduksi untuk kebutuhan ekspor. KPPU juga membuka ruang bagi pelaku usaha dan asosiasi untuk berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai hambatan persaingan usaha.
• Keterlibatan KPPU dalam Negosiasi: KPPU harus dilibatkan dalam setiap negosiasi perdagangan untuk memastikan bahwa kepentingan pelaku usaha dalam negeri terlindungi dan daya saing mereka tetap terjaga.

Dengan langkah-langkah antisipasi yang tepat, Indonesia dapat meminimalkan dampak negatif dari perang dagang AS-China dan melindungi industri nasional dari ancaman banjir impor dan PHK massal.