Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, melontarkan kritik keras terhadap usulan yang dilontarkan oleh mantan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait persyaratan penerimaan bantuan sosial (bansos).

Menurut Pangeran, gagasan yang mewajibkan warga menjalani vasektomi sebagai syarat untuk mendapatkan bansos berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menegaskan bahwa kebijakan yang mengarah pada pemaksaan warga untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) vasektomi demi memperoleh bantuan dari pemerintah adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

"Terlebih lagi jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan semacam ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi, sebagai prasyarat untuk memperoleh hak dasar," tegas Pangeran dalam keterangan tertulisnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih, termasuk dalam hal mengikuti vasektomi atau tidak.

Lebih lanjut, Pangeran menekankan bahwa bansos merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Hak ini seharusnya tidak dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen.

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," paparnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama. Ia berpendapat bahwa langkah ini dapat mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," ujar Dedi.

Dedi juga berpendapat bahwa kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya yang cukup besar.