Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dalam mengamankan pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan warganya melalui jalinan kerja sama strategis dengan Kabupaten Karawang. Inisiatif ini diwujudkan melalui Program Contract Farming 2025 yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas ketersediaan beras di ibu kota.

Kerja sama ini diresmikan melalui kegiatan panen padi bersama yang dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, di wilayah Kutawargi, Karawang, Jawa Barat. Acara ini menjadi simbol komitmen kedua belah pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Gubernur Pramono Anung menekankan pentingnya kolaborasi ini mengingat keterbatasan lahan pertanian di Jakarta. Dengan luas lahan pertanian yang hanya mencapai sekitar 400 hektare, Jakarta sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan beras harian yang mencapai sekitar 2.500 ton.

"Pemprov DKI Jakarta menyadari pentingnya membangun kemitraan yang produktif dan saling menguntungkan dengan daerah-daerah penghasil padi, dan Karawang merupakan salah satu mitra strategis," ujar Pramono di lokasi panen.

Karawang dipilih sebagai mitra utama karena reputasinya sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Barat, dengan luas lahan sawah yang mencapai sekitar 87.000-88.000 hektare. Saat ini, sekitar 600 hektare lahan di Karawang telah dikerjasamakan dengan Pemprov DKI melalui Food Station Cipinang. Gubernur Pramono berharap agar skala kerja sama ini dapat ditingkatkan secara signifikan.

"Saya meminta kepada Direktur Utama dan jajaran Food Station untuk mengintensifkan kerja sama ini. Kedekatan geografis Karawang akan menekan biaya transportasi, sehingga lebih efisien," imbuhnya.

Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyambut baik usulan peningkatan kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa Karawang siap untuk meningkatkan skala produksi beras guna memenuhi kebutuhan Jakarta.

"Kami menargetkan produksi 1,4 juta ton gabah kering pada tahun 2025. Jika Pemprov DKI Jakarta membutuhkan lebih, kami siap untuk memenuhinya," tegas Aep.

Skema kontrak kerja sama yang disepakati bersifat tahunan, namun dapat diperpanjang dan ditingkatkan jika terbukti efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi kedua belah pihak. Selain Karawang, Pemprov DKI Jakarta juga aktif menjajaki potensi kerja sama dengan daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gubernur Pramono menegaskan bahwa kemitraan ini harus merata dan inklusif, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

"DKI Jakarta akan berupaya menyerap hasil pertanian dari seluruh Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah-daerah lainnya," pungkas Pramono.

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua daerah, yaitu:

• Bagi Jakarta: Menjamin ketersediaan pasokan beras yang stabil dan berkualitas dengan harga yang terjangkau, serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan.
• Bagi Karawang: Meningkatkan kesejahteraan petani melalui kepastian pasar dan harga yang kompetitif, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian.

Dengan terjalinnya kemitraan strategis ini, Pemprov DKI Jakarta optimis dapat mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Jakarta dan Karawang.