Mantan Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, kini tengah menjalani sanksi magang selama tiga bulan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sanksi ini merupakan buntut dari tindakannya berlibur ke Jepang tanpa izin resmi pada periode libur Idul Fitri 2025 lalu. Menanggapi hal ini, Lucky Hakim memberikan pesan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku.

Lucky Hakim menekankan pentingnya kesadaran bagi para kepala daerah bahwa jabatan yang mereka emban bukanlah jabatan biasa. Sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, mereka memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan daerah yang dipimpin. Tanggung jawab ini, menurut Lucky, tidak mengenal waktu libur. Bahkan, pada saat-saat hari besar seperti Lebaran dan Tahun Baru, ketika aktivitas masyarakat meningkat, kehadiran dan kinerja kepala daerah justru sangat dibutuhkan.

"Sebagai orang pilihan, tanggung jawab kepala daerah sangat besar. Negara membiayai dan memfasilitasi kami justru agar kami dapat bekerja optimal melayani masyarakat," ujar Lucky Hakim saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/5/2025). Ia berharap pengalamannya ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi para kepala daerah lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

Selama masa magangnya, Lucky Hakim akan mengikuti serangkaian kegiatan dan berinteraksi langsung dengan para direktur jenderal di lingkungan Kemendagri. Program ini dirancang untuk memberikan Lucky Hakim pemahaman yang lebih mendalam mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Berikut adalah poin-poin penting yang ditekankan oleh Lucky Hakim:

• Kepala daerah harus selalu mematuhi peraturan yang berlaku.
• Jabatan kepala daerah adalah jabatan dengan tanggung jawab besar.
• Kepala daerah tidak mengenal waktu libur, terutama saat hari besar.
• Negara membiayai dan memfasilitasi kepala daerah untuk bekerja melayani masyarakat.

Magang yang dijalani oleh Lucky Hakim diharapkan dapat menjadi momentum pembelajaran dan perbaikan bagi dirinya, serta menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan profesionalisme.