Pemerintah Kota Depok tengah menjajaki kemungkinan mengirimkan anak-anak yang memerlukan pembinaan khusus ke lingkungan militer. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap inisiatif serupa yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan diskusi awal dengan Komandan Distrik Militer (Dandim) Depok dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Depok untuk membahas implementasi program tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi efektif dalam menangani permasalahan anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih.

"Kami telah berdiskusi mengenai langkah-langkah yang dapat menjawab harapan masyarakat, terutama yang telah berjalan di Purwakarta," ujar Supian Suri.

Saat ini, Pemerintah Kota Depok sedang melakukan kajian mendalam terkait anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini. Selain itu, mekanisme pengiriman anak-anak ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha Batalyon Artileri Medan 9, Bungursari, Kabupaten Purwakarta, juga menjadi fokus perhatian.

"Kami masih mencoba menghitung anggaran yang dibutuhkan dan melihat apakah memungkinkan untuk bergabung dengan program yang sudah ada di Purwakarta," jelas Supian.

Meski demikian, Supian belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai program ini. Ia menekankan bahwa solusi yang akan diambil nantinya harus sesuai dengan harapan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang membutuhkan pembinaan.

"Kami terus berkomunikasi dan berusaha mewadahi orang tua yang memiliki anak-anak dengan tantangan luar biasa, yang mungkin memerlukan pendidikan melalui TNI atau Polri," lanjutnya.

Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri melibatkan TNI dan Polri dalam program pendidikan berkarakter di berbagai wilayah. Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi melakukan tindakan menyimpang agar terhindar dari perilaku negatif.

Menurut rencana, TNI akan menyiapkan sejumlah barak untuk mendukung pelaksanaan program ini. Prioritas akan diberikan kepada siswa yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal.

Pemilihan peserta program akan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua. Program pembinaan ini akan berlangsung selama enam bulan untuk setiap siswa.

Gubernur Jawa Barat berharap bahwa melalui pendidikan berkarakter ini, perilaku siswa dapat berubah menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Selain program pendidikan berkarakter, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berencana menerapkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru. Tujuannya adalah untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina dari anggota TNI dan Polri.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," tegas Gubernur Jawa Barat.