Partai Golkar menanggapi seruan dari Forum Jenderal Purnawirawan TNI terkait penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, meminta agar isu ini tidak dibesar-besarkan, mengingat proses Pemilihan Presiden (Pilpres) telah usai dan hasilnya telah disahkan secara konstitusional.

Menurut Doli, tahapan Pilpres telah dilalui sesuai dengan undang-undang yang berlaku, di mana tiga pasangan calon telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran dengan perolehan suara hampir 60 persen, menunjukkan adanya konsensus dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi permasalahan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Meski demikian, Doli menghargai tuntutan yang disampaikan oleh Forum Jenderal Purnawirawan TNI, meyakini bahwa hal tersebut didasari oleh niat baik untuk membantu menyukseskan pemerintahan Prabowo demi kepentingan bangsa dan negara. Ia juga menyoroti bahwa dari delapan tuntutan yang disampaikan, beberapa di antaranya merupakan kewenangan presiden, sementara yang lain tidak.

Lebih lanjut, Doli menjelaskan bahwa penggantian Gibran sebagai wakil presiden tidak termasuk dalam kewenangan presiden, karena hal ini berkaitan dengan hukum ketatanegaraan. Proses pemakzulan pun, menurutnya, hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, seperti adanya pelanggaran hukum berat, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Prosedur pemakzulan melibatkan pengajuan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang harus disetujui oleh 2/3 kuorum, pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK), dan pengusulan kembali ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, hingga saat ini, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran yang dapat menjadi dasar untuk pemakzulan.

"Artinya Wapres Gibran masih memenuhi syarat. Oleh karena itu, menurut saya jangan diperbesar, karena masih Negara ini masih banyak menghadapi persoalan internal dan eksternal yang harus diselesaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan ini, yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7, Joko Widodo, menjadi perhatian publik.

Menanggapi tuntutan tersebut, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menjelaskan sikap Presiden Prabowo Subianto. Menurut Wiranto, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan TNI-Polri, tetapi presiden juga menyadari pentingnya memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.

Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu usulan-usulan tersebut secara seksama, mengingat isu-isu yang diangkat bersifat fundamental. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Prabowo memiliki kekuasaan yang terbatas dalam sistem trias politika, yang memisahkan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam mengambil keputusan, Prabowo tidak akan hanya mengandalkan satu sumber informasi.

Doli menekankan pentingnya untuk tidak memperbesar isu ini, mengingat negara masih menghadapi banyak persoalan internal dan eksternal yang perlu diselesaikan. Ia mengajak semua pihak untuk fokus pada upaya membangun bangsa dan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

Berikut poin penting yang disampaikan Ahmad Doli Kurnia:

• Proses Pilpres 2024 telah selesai dan disahkan secara konstitusional.
• Tuntutan Forum Jenderal Purnawirawan TNI perlu dihargai, namun penggantian wakil presiden bukan kewenangan presiden.
• Pemakzulan hanya dapat dilakukan jika ada pelanggaran hukum berat yang terbukti.
• Tidak ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran.
• Negara memiliki banyak persoalan internal dan eksternal yang lebih mendesak untuk diselesaikan.

Partai Golkar mengimbau semua pihak untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta fokus pada upaya membangun negara yang lebih baik.