Kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan di awal tahun 2025. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah pengangguran. Per Februari 2025, tercatat 7,28 juta penduduk Indonesia tidak memiliki pekerjaan, sebuah angka yang mencerminkan 4,76 persen dari total angkatan kerja yang mencapai 153,05 juta jiwa. Kenaikan ini setara dengan 83.450 orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan angka pengangguran ini sejalan dengan proyeksi dari Dana Moneter Internasional (IMF). Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai 5,0 persen pada tahun 2025, naik dari 4,9 persen pada tahun 2024, dan terus meningkat menjadi 5,1 persen pada tahun 2026. Selain itu, IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen untuk tahun 2025 dan 2026, dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1 persen.

Faktor-faktor Pemicu PHK

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, menyoroti kompleksitas permasalahan PHK, yang menurutnya terkait erat dengan kondisi perekonomian global yang bergejolak sejak tahun 2019. Faktor-faktor seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan China, serta konflik Rusia-Ukraina, turut memberikan dampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Azam juga mencontohkan kasus di Singapura, di mana salah satu bank berencana mengurangi 45.000 tenaga kerja akibat transformasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa isu PHK bukan hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga menjadi tantangan global.

Apindo berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya lebih fokus pada penciptaan lapangan kerja baru dibandingkan hanya terpaku pada isu PHK. Menurut mereka, PHK akan selalu terjadi seiring dengan dinamika ekonomi dan perkembangan teknologi.

Gelombang PHK di Berbagai Sektor

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melaporkan adanya gelombang PHK di berbagai perusahaan pada awal tahun 2025. Beberapa kasus yang mencuat antara lain:

• Sritex: Perusahaan tekstil ini melakukan PHK ribuan karyawan setelah dinyatakan pailit.
• Sanken Indonesia: Hampir 1.000 pekerja terdampak PHK akibat penutupan pabrik.
• Yamaha Music Indonesia: Lebih dari seribu buruh kehilangan pekerjaan karena relokasi pabrik ke China.
• PT Tokay Bekasi: Ratusan buruh juga mengalami PHK.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menyoroti potensi PHK di industri otomotif, khususnya sektor pabrikan truk dan dump truck, akibat peningkatan impor truk dari China yang tidak terkendali. Ia memperkirakan sekitar 3.000 pekerja telah terkena PHK sejak Januari-Februari 2025, dan angka ini diperkirakan akan terus bertambah.

Iqbal juga mengkritik minimnya upaya pemerintah dalam mencegah gelombang PHK ini. Ia menilai bahwa Menteri Investasi, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Koordinator Perekonomian bertanggung jawab atas PHK yang terjadi di sektor riil.

Kondisi ini menuntut adanya respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk memitigasi dampak negatif PHK dan menciptakan lapangan kerja baru bagi para pekerja yang terdampak.