Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) kembali mendapat kepercayaan untuk memberikan materi dalam program retreat kepala daerah jilid kedua. Penugasan ini menegaskan peran strategis Lemhannas dalam membekali para pemimpin daerah dengan pemahaman mendalam mengenai isu-isu krusial bangsa.

Gubernur Lemhannas, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan bahwa materi yang akan disampaikan meliputi wawasan kebangsaan, geopolitik, dan ketahanan nasional. Menurutnya, materi ini esensial bagi kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengambil kebijakan yang selaras dengan kepentingan nasional.

"Materi pembelajaran, seperti pada retreat dua bulan lalu, akan fokus pada wawasan kebangsaan, geopolitik, serta ketahanan nasional," ujar Ace dalam keterangan pers di Jakarta, baru-baru ini. Ia menambahkan bahwa konsep retreat kali ini tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya, meskipun detail lokasi dan waktu pelaksanaan masih dalam tahap finalisasi.

Lemhannas akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku pihak penyelenggara retreat. Koordinasi ini penting untuk memastikan materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan kepala daerah dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sebelumnya, Kemendagri menyatakan masih menunggu arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan orientasi atau retreat kedua bagi 52 kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyebutkan bahwa konsep retreat telah siap dan beberapa opsi lokasi telah dipertimbangkan, termasuk:

• Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah
• Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bandung, Jawa Barat

Namun, keputusan akhir mengenai jadwal dan lokasi retreat masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden.

Retreat jilid kedua ini akan diikuti oleh 52 kepala daerah, terdiri dari tiga pasang gubernur dan wakil gubernur, 20 pasang bupati dan wakil bupati, serta satu pasang wali kota dan wakil wali kota. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman para kepala daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di daerah masing-masing serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.