Wacana penerapan electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus bergulir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, sebagai penyelenggara utama pemilu, menanggapi wacana ini dengan menekankan pentingnya persiapan matang di berbagai aspek.

Ketua KPU RI, Afifuddin, menyampaikan bahwa KPU akan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika e-voting diamanatkan oleh undang-undang, KPU siap melaksanakannya, namun dengan catatan bahwa persiapan yang komprehensif mutlak diperlukan. Persiapan ini mencakup berbagai hal, mulai dari infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang terlatih, hingga sosialisasi yang efektif kepada masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyoroti aspek infrastruktur sebagai kunci utama keberhasilan e-voting. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menekankan bahwa ketersediaan pasokan listrik yang stabil di seluruh wilayah Indonesia menjadi prasyarat penting. Ia mencontohkan kondisi di beberapa daerah, seperti Papua, di mana pasokan listrik masih seringkali tidak stabil. Hal ini dapat menjadi kendala serius dalam penerapan e-voting, mengingat sistem ini sangat bergantung pada energi listrik.

Wacana e-voting ini sebelumnya mencuat dalam rapat kerja antara Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dengan DPR-RI. Bima Arya menyampaikan bahwa sistem e-voting telah berhasil diterapkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 1.910 desa sejak tahun 2013 hingga 2023. Keberhasilan ini menjadi dasar argumen untuk memperluas penggunaan e-voting ke tingkat pemilihan yang lebih tinggi, seperti Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

Bima Arya menambahkan bahwa kelancaran e-voting dalam Pilkades menunjukkan potensi sistem ini untuk diterapkan secara lebih luas. Namun, ia juga mengakui bahwa landasan aturan dan panduan yang jelas sangat diperlukan sebelum e-voting dapat diterapkan dalam skala nasional. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk menyusun regulasi yang komprehensif dan memastikan bahwa semua aspek teknis dan hukum telah dipertimbangkan dengan matang.

E-voting menawarkan sejumlah potensi keuntungan, seperti efisiensi, transparansi, dan akurasi. Namun, penerapan sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah infrastruktur, keamanan siber, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa e-voting dapat berjalan sukses dan menghasilkan hasil pemilu yang kredibel dan dapat diterima oleh semua pihak.