Aksi unjuk rasa besar-besaran direncanakan oleh organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora. Demonstrasi ini akan menyasar tiga lokasi strategis di Blora, Jawa Tengah, yaitu Gedung DPRD, Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Blora. Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 7 Mei 2025.

Menurut Ketua PP Kabupaten Blora, Munaji, aksi demonstrasi ini dipicu oleh dugaan keterlibatan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam praktik ilegal terkait penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan pertalite industri. Munaji mengungkapkan kecurigaannya bahwa oknum ASN tersebut diduga kuat terlibat dalam sindikat yang memperjualbelikan BBM industri secara tidak sah.

"Demo besok itu didasari oleh adanya indikasi seorang ASN yang menjadi bagian dari sindikat atau bahkan 'bandit' minyak solar dan pertalite industri," tegas Munaji kepada awak media di markas PP Kecamatan Ngawen, Selasa (6/5/2025). Ia menambahkan, informasi yang mereka peroleh mengindikasikan bahwa oknum ASN tersebut mendapatkan perlindungan dari seorang anggota DPRD Blora.

Munaji menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik-praktik ilegal semacam ini, terutama jika melibatkan unsur-unsur di lingkungan Dinas Pendidikan. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari segala bentuk tindak pidana di lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, Munaji menjelaskan bahwa keterlibatan ASN dalam bisnis BBM industri merupakan pelanggaran kode etik profesi. Praktik semacam ini dinilai merugikan masyarakat dan negara. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh PP di lapangan, volume penyalahgunaan BBM industri mencapai sekitar 27 ton per hari.

"Jika kita mengacu pada angka tersebut, kerugian tidak hanya dialami oleh masyarakat, tetapi juga negara, karena BBM tersebut merupakan barang subsidi," imbuh Munaji.

Dalam aksi demonstrasi yang akan datang, PP Kabupaten Blora akan mendesak Dinas Pendidikan untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap oknum ASN yang terlibat. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari. Munaji juga menyampaikan keprihatinannya terhadap citra Bupati jika kasus ini tidak ditangani dengan serius.

Menanggapi pernyataan Ketua PP Blora, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Sunaryo, menyatakan belum berani memberikan komentar. Ia beralasan belum memiliki bukti konkret terkait dugaan keterlibatan oknum ASN di lingkungannya dalam praktik ilegal tersebut. "Saya belum bisa berkomentar terkait hal tersebut karena belum memiliki bukti riilnya," ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (6/5/2025).

Berikut adalah tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi demonstrasi:

• Usut tuntas dugaan keterlibatan ASN dalam sindikat BBM ilegal.
• Berikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti terlibat.
• Tingkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi.
• Berantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah daerah.