Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 Cirebon yang menyeret General Manager (GM) Hyundai Engineering Construction (E&C), Herry Jung. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK memanggil empat orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon untuk dimintai keterangan.

Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan terhadap keempat ASN tersebut, yaitu Rita Susana Supriyanti, Mahmud IING Tajudin, Muhadi, dan Dede Sudiono, dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK. Namun, Budi tidak menjelaskan secara rinci materi apa saja yang akan didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini, meskipun melibatkan warga negara asing. Salah satu strategi yang ditempuh penyidik adalah dengan mengajukan izin resmi kepada otoritas Korea Selatan untuk memeriksa sejumlah saksi yang berada di wilayah yuridiksi Korea. Proses ini membutuhkan waktu agar KPK dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap para saksi.

Kasus ini bermula pada tahun 2015, ketika Hyundai E&C memenangkan tender proyek perluasan PLTU Cirebon dengan nilai kontrak mencapai 727 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 2019, KPK menetapkan Bupati Cirebon saat itu, Sunjaya Purwadiasastra, sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari suap dan gratifikasi senilai Rp 51 miliar. Dana tersebut disimpan dalam rekening atas nama pihak lain dan digunakan untuk membeli aset berupa tanah dan mobil.

Herry Jung sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan memberikan suap kepada Sunjaya sebesar Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan setelah KPK mendalami kasus tersebut secara intensif.

Daftar nama ASN yang diperiksa:

• Rita Susana Supriyanti
• Mahmud IING Tajudin
• Muhadi
• Dede Sudiono