Polemik mengenai keberadaan Jembatan Haji Endang, atau yang juga dikenal sebagai Jembatan Rumambe, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, semakin menghangat. Jembatan yang menjadi urat nadi transportasi bagi masyarakat setempat, khususnya para pekerja di kawasan industri, kini terancam dibongkar oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Merespon situasi ini, Gubernur Jawa Barat, bergerak cepat untuk mencari titik temu dan solusi yang adil bagi semua pihak.

Gubernur Jawa Barat menyatakan akan meninjau langsung lokasi jembatan pada pekan ini. Tujuannya adalah untuk memahami secara komprehensif akar permasalahan yang memicu perselisihan antara BBWS dan Haji Endang, pemilik jembatan. Gubernur menekankan pentingnya mencari solusi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga kepentingan masyarakat yang bergantung pada keberadaan jembatan tersebut.

BBWS Citarum sendiri berdalih bahwa tindakan mereka memasang spanduk peringatan di jembatan merupakan langkah awal penegakan aturan. Kepala BBWS Citarum, mengungkapkan bahwa konstruksi Jembatan Haji Endang tidak memenuhi standar teknis yang berlaku. Menurutnya, desain dan struktur jembatan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna, terutama kendaraan yang melintas.

Selain itu, BBWS Citarum menyoroti bahwa Jembatan Haji Endang bukanlah satu-satunya kasus pelanggaran serupa di wilayah Karawang. Pihaknya mengklaim terdapat setidaknya 11 jembatan lain dengan kondisi yang sama. BBWS Citarum khawatir jika persoalan ini dibiarkan, akan semakin banyak jembatan ilegal bermunculan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Permasalahan Jembatan Haji Endang ini menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan pusat dalam mencari keseimbangan antara penegakan hukum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, aturan dan standar keselamatan harus ditegakkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, di sisi lain, keberadaan jembatan sebagai infrastruktur vital bagi masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, upaya mediasi yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat diharapkan dapat menghasilkan solusi yang win-win, sehingga kepentingan semua pihak dapat terakomodasi dengan baik.