Aksi tawuran kembali pecah di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, mengakibatkan seorang juru parkir (jukir) mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam. Insiden ini terjadi di sekitar underpass Manggarai, memicu pertanyaan mengenai efektivitas pos pantau polisi yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan konflik.

Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa tawuran terjadi ketika petugas sedang tidak berada di pos pantau untuk melakukan patroli. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku yang disinyalir telah mengamati pergerakan petugas. "Mereka menunggu celah saat petugas lengah," ujar Kompol Murodih, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, mengindikasikan bahwa pelaku tawuran terorganisir dan memanfaatkan kelengahan aparat.

Polres Metro Jakarta Selatan mengklaim bahwa CCTV di pos pantau berfungsi optimal dan terpasang di sejumlah titik strategis. CCTV tersebut digunakan untuk memantau aktivitas mencurigakan, mengidentifikasi pelaku berdasarkan ciri-ciri fisik dan pakaian, serta merespons dengan cepat potensi gangguan keamanan. Namun, keberadaan CCTV belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tawuran.

Korban pembacokan, seorang jukir berinisial MLF, telah mendapatkan perawatan medis. Pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku tawuran. Motif awal tawuran diduga dipicu oleh provokasi berupa letusan petasan antara warga RW 12 dan RW 04 Manggarai, Tebet.

Insiden ini menjadi sorotan karena seringnya terjadi tawuran di Manggarai meskipun ada pos pantau. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang strategi pengawasan yang diterapkan, termasuk efektivitas patroli, pemanfaatan teknologi CCTV, dan koordinasi dengan masyarakat setempat. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan di Manggarai mendesak dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Upaya pencegahan tawuran membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya mengandalkan kehadiran polisi dan CCTV. Keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyelesaikan potensi konflik secara damai. Program pembinaan dan edukasi tentang pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu ditingkatkan, terutama di kalangan remaja yang rentan terprovokasi.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tawuran harus terus dilakukan untuk memberikan efek jera dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Koordinasi antar instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan dinas sosial, juga diperlukan untuk menangani akar masalah tawuran dan memberikan solusi yang berkelanjutan.