Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara tertutup pada hari Selasa, 6 Mei 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Agenda utama rapat ini adalah pembahasan mendalam mengenai kebijakan penyerapan gabah dan jagung di tingkat petani. Rapat Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, dari Fraksi PDIP.

Fokus utama rapat adalah menjaring masukan konstruktif dari berbagai asosiasi terkait tata cara penyerapan gabah dan jagung yang lebih efektif dan efisien. Beberapa asosiasi penting yang diundang untuk memberikan pandangan mereka antara lain Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERADI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Perdagangan dan Produsen Jagung Indonesia (PEJAGINDO), Presidium Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), dan Serikat Petani Indonesia.

Alex Indra Lukman menyampaikan bahwa DPR sangat mengharapkan kontribusi dari para asosiasi untuk memberikan solusi terbaik dalam meningkatkan penyerapan gabah dan jagung.

Sekretaris Jenderal PISPI, Kamhar Lakumani, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam pengadaan cadangan pangan yang mencapai 3,5 juta ton beras. Menurutnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini adalah yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada tahun 1969. Kamhar juga menyoroti bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dan efektivitas kepemimpinan dalam membangun kolaborasi dan sinergi antar elemen pemerintah, terutama Kementerian Pertanian dan Bulog.

PISPI juga memberikan beberapa rekomendasi terkait transformasi tata kelola pengadaan beras, yang meliputi empat poin utama:

• Sistem Data Pangan Terintegrasi: Mengatasi fragmentasi data pangan antar institusi dengan mencontoh sistem terintegrasi di Korea Selatan yang menggunakan teknologi blockchain untuk melacak logistik pangan dari petani hingga pasar.
• Perlindungan Petani Saat Panen: Menjamin kepastian dan keuntungan bagi petani saat panen, menghindari kerugian akibat fluktuasi harga.
• Efisiensi Intervensi Pangan Pemerintah: Mengurangi biaya intervensi pangan pemerintah dengan sistem yang lebih terarah dan efektif.
• Ketahanan Pangan yang Resilien: Membangun sistem ketahanan pangan yang kuat dan adaptif terhadap perubahan.

Lebih lanjut, PISPI mengusulkan agar Koperasi Merah Putih (KMP) dijadikan mitra utama dalam penyerapan hasil panen petani di tingkat desa, dengan Bulog atau pihak swasta berperan sebagai off-taker nasional. Untuk mewujudkan hal ini, PISPI menekankan perlunya reformulasi harga pembelian oleh Bulog.

Kamhar Lakumani juga menyoroti pentingnya menata desa sebagai pusat kekuatan pangan, dengan belajar dari model yang diterapkan di China. Model ini berhasil menurunkan kemiskinan desa, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.

Terakhir, PISPI menekankan bahwa transformasi sistem pangan memerlukan dukungan teknokratik yang kuat dan berkelanjutan, serta kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk PISPI sendiri.