Jakarta - Suasana keakraban mewarnai acara silaturahmi purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, pada Selasa (6/5/2025). Mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno, turut hadir dalam acara tersebut.

Try Sutrisno, yang tampak mengenakan seragam purnawirawan lengkap dengan atributnya, berkesempatan bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh penting lainnya. Di antara para hadirin, terlihat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Penasihat Khusus Presiden Wiranto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, serta politikus PDI-P T.B. Hasanuddin.

Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Kehadiran Try Sutrisno dalam acara ini terjadi di tengah ramainya perbincangan publik mengenai usulan dari Forum Purnawirawan TNI-Polri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum tersebut juga menyampaikan aspirasi mengenai perombakan kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Tuntutan ini turut menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada mantan Presiden Joko Widodo.

Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Menanggapi berbagai aspirasi yang berkembang, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati setiap masukan yang disampaikan. Namun, Presiden juga menyadari adanya batasan kewenangan yang melekat pada sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.

Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari secara seksama setiap usulan yang masuk, mengingat isu-isu yang diangkat memiliki dampak yang fundamental. Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Prabowo memiliki kekuasaan yang terbatas dan terikat pada prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Lebih lanjut, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo akan mempertimbangkan berbagai sumber informasi sebelum mengambil keputusan. Keputusan yang diambil tidak hanya berfokus pada satu bidang, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek lain yang relevan. Dengan demikian, pemerintah berupaya untuk mengambil kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.