Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi VIII, menyampaikan sorotan tajam terhadap persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Fikri, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap berbagai aspek, mulai dari visa hingga akomodasi, demi memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah bagi seluruh jemaah.

"Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Kami pastikan proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan sudah disiapkan dengan matang," kata Abidin kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Salah satu perhatian utama yang disoroti adalah praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji oleh oknum biro perjalanan. Abidin Fikri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengambil tindakan tegas terhadap biro perjalanan yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin operasional. Ia mengingatkan agar masyarakat berhati-hati dan selalu memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kemenag. Apabila mendapati indikasi penipuan, calon jemaah diimbau untuk segera melaporkannya kepada pihak kepolisian dengan menyertakan dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan pihak biro perjalanan.

Lebih lanjut, Abidin Fikri menekankan perlunya peningkatan kualitas layanan haji, termasuk penyediaan makanan yang berkualitas, fasilitas yang ramah lansia, dan pelatihan manasik haji yang intensif. Mengingat cuaca ekstrem di Arab Saudi yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celsius, ia juga meminta perhatian khusus terhadap kesehatan jemaah. Pengawasan ketat terhadap maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines juga menjadi sorotan untuk menghindari keterlambatan yang dapat mengganggu jadwal jemaah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Gantina, menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah, hingga setelah kepulangan jemaah ke tanah air. Fokus pengawasan tidak hanya pada fasilitas, tetapi juga pada kelancaran ibadah jemaah agar tidak terganggu oleh persoalan teknis.

Selly Gantina berharap agar kasus keterlambatan transportasi yang menyebabkan jemaah gagal melaksanakan arbain di Madinah pada tahun 2024 tidak terulang kembali. Ia mendukung rencana pembangunan 'kampung haji' di Arab Saudi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai upaya untuk menekan biaya haji di masa mendatang. Kerja sama jangka panjang, seperti kontrak maktab atau hotel selama 5-10 tahun, diharapkan dapat terealisasi untuk menciptakan efisiensi biaya, terutama mengingat fluktuasi nilai tukar dolar dan riyal Saudi.

Selly juga menyoroti biaya haji tahun 2025 yang mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta menjadi Rp 89 juta, namun masih dinilai tinggi. Ia berpendapat bahwa biaya transportasi, khususnya penerbangan, perlu dievaluasi dan ditekan. Pemerintah diharapkan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi juga memberikan pengalaman ibadah yang tenang, khusyuk, dan membawa jemaah kembali ke tanah air sebagai haji mabrur.